Raker dan RDP Bersama Kepala Daerah Se-Indonesia, Berikut Pesan Wamendagri untuk Kepala Daerah
PANGKALPINANG, INLENS.id – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Babel, Fery Afriyanto mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI, dan Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.
Agenda berlangsung Senin (25/8/2025) tersebut dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel.
Raker dan RDP tersebut diinisiasi oleh Komisi II DPR RI untuk membahas terkait kemandirian fiskal di tiap provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Aria Bima, selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memimpin rapat tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan bahwa masih banyak daerah otonom yang sangat bergantung pada dana transfer pusat. Lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditopang oleh dana pusat.
“Berdasarkan data Kemendagri per April 2025, terdapat 548 daerah otonom, yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 95 kota, hanya terdapat 26 daerah otonom yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 27 daerah termasuk dalam kategori fiskal sedang, dan sisa 495 daerah tergolong pada kapasitas fiskal lemah,” jelas Aria.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memaparkan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 11 provinsi yang berada pada kapasitas fiskal kuat, 12 provinsi dikategorikan fiskal sedang, dan 15 provinsi lainnya masih tergolong kapasitas fiskal lemah.
Ia menyoroti hal ini menjadi dilema yang disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang sejatinya mendorong desentralisasi, namun regulasi terbaru justru memperkuat kontrol pusat terhadap daerah. Ketergantungan ini ditakutkan dapat melemahkan kemandirian daerah dalam hal pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
