Efisiensi atau Pengorbanan? Nasib 1.966 PPPK Beltim Terancam PHK Akibat Efisiensi Anggaran
BELITUNG TIMUR, INLENS.id — Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) kini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pembatasan belanja pegawai, isu tidak diperpanjangnya kontrak PPPK mencuat dan memicu kecemasan luas di kalangan pegawai.
Kabar tersebut semakin menguat seiring beredarnya informasi hasil rapat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyebutkan adanya rencana pengetatan belanja pegawai sesuai regulasi keuangan daerah. Salah satu poin yang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan PPPK dengan kontrak satu tahun tidak diperpanjang.
Kondisi ini membuat para PPPK yang sebelumnya telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer merasa terpukul. Harapan akan kepastian kerja setelah diangkat menjadi PPPK kini justru berubah menjadi kekhawatiran kehilangan mata pencaharian.
Seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya, sebut saja Heru, mengaku cemas dengan situasi yang berkembang.
“Baru merasa senang setelah diangkat, sekarang malah muncul kabar soal kemungkinan dirumahkan. Tentu kami cemas,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, banyak PPPK di Beltim telah mengabdi bertahun-tahun dengan penghasilan terbatas sebelum akhirnya mendapatkan status tersebut. Jika kontrak tidak diperpanjang, mereka mengaku kebingungan mencari pekerjaan lain di tengah minimnya lapangan kerja.
“Kalau benar diberhentikan, kami harus kerja apa. Pengangguran di daerah ini sudah banyak,” katanya.
Keresahan serupa juga dirasakan PPPK lain, terutama yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka mengaku penghasilan sebagai PPPK sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga bahan pokok.
“Dulu waktu masih honor gaji kecil, sekarang alhamdulillah sejak jadi PPPK lumayan terbantu. Tapi kalau belum setahun sudah diberhentikan, itu terasa berat sekali,” ungkap salah satu PPPK lainnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi keluarga akan sangat terdampak jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Saya ini tulang punggung keluarga. Gaji saja sudah pas-pasan, apalagi kalau sampai tidak ada penghasilan. Harga kebutuhan sekarang mahal, kami bingung mau kerja di mana lagi,” keluhnya.
