Raker dan RDP Bersama Kepala Daerah Se-Indonesia, Berikut Pesan Wamendagri untuk Kepala Daerah
Aria Bima menekankan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat Menyusun stratergi peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih inovatif dan berkelanjutan agar ketergantungan fiskal dapat dikurangi dan dapat memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Kebijakan ini sering kali menimbulkan resistensi sosial karena dampaknya langsung membebani masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
Menanggapi paparan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Kemendagri yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa pihak Kemendagri sudah mengirimkan Surat Edaran kepada setiap Kepala Daerah di provinsi, kabupaten, maupun kota untuk berhati-hati dalam melakukan penyesuaian PBB P2 di daerahnya masing-masing.
Terkait permasalahan kapasitas fiskal di daerah otonom, Bima Arya menyebutkan tiga masalah umum yang terkadi di daerah. Pertama, pajak dan retribusi belum tergarap maksimal. Kedua, pengelolaan aset daerah kurang produktif. Ketiga, Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur digital belum merata.
“Untuk mendukung hal ini, Kami (Mendagri) mengusulkan beberapa strategi optimalisasi, yakni digitalisasi perpajakan dan retribusi, peningkatan kualitas layanan dan transparansi, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, serta pemanfaatan aset melalui kerja sama atau komersialisasi,” papar Bima Arya.
Di akhir paparannya, Bima Arya berpesan dan mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk dapat lebih aktif dan kreatif mencari pendaan alternatif, seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi dan sukuk daerah, hibah dan pinjaman internasional, crowdfunding, hingga Corporate Social Responsibility (CSR) dan filantropi untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Hal ini diharapkan agar pemerintah di daerah tidak membebani masyarakat dengan pajak atau pungutan lainnya.
