Rakon PKK Babel 2026 Digelar, Perkuat Program Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045
PANGKALPINANG, INLENS.id — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, di BKPSDMD Babel, mulai dari tanggal 15 April hingga 16 April 2026.
Rakon yang mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK Dengan Melaksanakan Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu, dibuka secara resmi pada Rabu (15/4/2026) oleh Ketua Bidang I TP-PKK Babel, Sri Hidayati Fery Afriyanto, yang mewakili Ketua TP-PKK Babel, Noni Hidayat Arsani, dengan diikuti seluruh kader TP-PKK Provinsi dan TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Babel.
Membacakan sambutan Ketua TP-PKK Babel, Sri Hidayati menuturkan bahwa pelaksanaan Rakon ini, merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan langkah dengan hasil Rakernas X PKK dan visi besar Indonesia Emas 2045.
Sri Hidayati melanjutkan, arah kebijakan gerakan PKK mengacu pada Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, yang memuat sejumlah program unggulan.
Salah satunya, lanjut Sri Hidayati, adalah Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) yang berfokus pada aspek kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan keluarga sehat.
Rakon ini, kata Sri Hidayati, akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya edukasi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di lingkungan rumah tangga, mitigasi bencana dari BPBD, edukasi pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak oleh dokter spesialis anak, serta edukasi pengelolaan sampah rumah tangga.
“Nantinya, para Kader TP-PKK akan terbagi ke dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja), yang akan membahas penguatan pelaksanaan program-program unggulan. Ada 4 Pokja dan 1 bidang lagi untuk membahas penguatan kesekretariatan,” tutur Sri Hidayati.
Disamping itu, lanjut Sri Hidayati, dalam Rakon ini akan disosialisasikan juga terkait pencegahan judi online di lingkungan keluarga. Sri menuturkan, maraknya praktik tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya, kondisi ekonomi.
Pokja 1, kata Sri Hidayati, akan membahas penguatan peran PKK kabupaten/kota sebagai fasilitator pencegahan narkoba melalui pembentukan fasilitator Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (Krisan).
“Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menekan peredaran narkoba di daerah,” tuturnya.
