Mangrove Jadi Simbol Perlawanan Warga Batu Beriga terhadap PLTN dan Tambang Laut
BANGKA TENGAH, INLENS.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung bersama komunitas orang muda Pangkalpinang dan masyarakat Desa Batu Beriga melaksanakan penanaman 2.500 pohon mangrove di kawasan Pantai Payak Duri–Bakong, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (20/12/2025).
Kegiatan ini diikuti sejumlah kelompok pemuda dan komunitas, antara lain Sahabat WALHI, KOPASSAS, Green Generation, Komunitas Vespa Bangka Belitung, serta masyarakat Desa Batu Beriga. Penanaman mangrove tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim global yang semakin mengancam wilayah pesisir Bangka Belitung.
Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Regi Yoga Pratama, menjelaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap berbagai ancaman lingkungan.
“Penanaman 2.500 pohon mangrove ini merupakan salah satu bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global yang menyebabkan wilayah pesisir Bangka Belitung rentan terhadap sedimentasi, abrasi, dan banjir rob akibat gelombang ekstrem serta rusaknya ekosistem pesisir,” ujar Regi.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu permukaan bumi secara global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era praindustri. Bahkan, pada periode 2021 hingga 2040, suhu bumi diperkirakan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius.
“Berbagai aktivitas manusia, terutama sektor industri, berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Mulai dari industri energi, pertambangan, penggunaan bahan bakar kendaraan, hingga deforestasi dan alih fungsi lahan yang membuat hutan kehilangan fungsi ekologis sebagai penyerap karbon,” lanjutnya.
Desa Batu Beriga yang berada di pesisir timur Pulau Bangka diketahui memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelestarian ekosistem laut. Sekitar 90 persen masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Selain ancaman perubahan iklim, masyarakat juga menghadapi tekanan dari rencana penambangan laut dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dinilai mengancam ruang hidup warga.
Nelayan Batu Beriga, Dariyus, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca laut yang semakin sulit diprediksi menjadi tantangan serius bagi nelayan. Ia juga menyoroti kerentanan pemukiman warga yang berada tepat di kawasan pesisir.
“Selain pemanasan global, ada ancaman lain yang serius bagi ruang hidup kami, seperti penetapan zona tambang laut dalam RZWP3K, masih adanya IUP PT Timah Tbk di laut Beriga, serta rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa. Semua ini sangat mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan generasi mendatang,” ujarnya.
Situasi di Batu Beriga juga memanas menyusul isu dugaan pengawalan rencana aktivitas penambangan laut oleh satuan tugas TNI. Hal tersebut muncul di tengah penolakan nelayan terhadap rencana penambangan laut dan tuntutan pencabutan IUP PT Timah Tbk di wilayah perairan Beriga.
“Pasca aksi 21 Juli 2025 di Kantor Gubernur terkait tuntutan pencabutan IUP PT Timah di laut Beriga dan penetapan zero tambang laut Beriga dalam perubahan RZWP3K, kami sudah berulang kali melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan,” kata Dariyus.
Ia menambahkan, pada Jumat (19/12/2025), warga melihat tiga unit bus yang membawa lebih dari 100 orang berhenti dan menetap di Dusun Melingai, Desa Batu Beriga. Warga menduga rombongan tersebut merupakan anggota satgas TNI yang akan mengawal rencana aktivitas penambangan laut di perairan Beriga.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari institusi terkait maupun pemerintah desa setempat. Meski demikian, masyarakat Batu Beriga menegaskan sikap penolakan terhadap rencana penambangan laut di wilayah mereka.
“Walaupun belum ada kejelasan, masyarakat tetap akan menolak rencana penambangan laut Beriga,” tutup Dariyus.
