Konflik Membalong Masuki Babak Penentuan, DPRD Babel Ultimatum Perusahaan Sawit
Namun pernyataan paling keras datang dari Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta. Nada bicaranya meninggi saat membahas plasma, isu yang menjadi inti konflik bertahun-tahun ini.
“Plasma itu bukan pilihan, itu kewajiban. Perusahaan boleh kelola lahan, tapi 20 persen dari total areal itu adalah hak masyarakat. Ini bukan hal baru. Aturannya jelas, wajib dilaksanakan,” tegas Edi.
Ia menambahkan, DPRD Babel tidak akan ragu mengambil sikap jika ada perusahaan yang menggeser kewajiban menjadi sekadar formalitas.
“Kami tidak akan diam kalau ada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya,” ujarnya, disambut anggukan warga.
Kehadiran langsung para pimpinan legislatif memberi sinyal kuat, konflik masyarakat Belantu dengan PT Foresta Lestari Dwikarya tak lagi hanya soal protes desa, tetapi sudah naik ke meja politik tingkat provinsi.
Pertanyaannya kini tinggal satu, apakah pertemuan Selasa nanti akan memaksa perusahaan akhirnya patuh, atau justru membuka babak baru perlawanan masyarakat?
