Praktik Baik Penugasan Pj Kepala Daerah dari KPK: Menginspirasi dengan Nilai Antikorupsi
Sementara di Nagekeo, Herda Helmijaya menyoroti minimnya akses ke pusat. Ia membangun komunikasi lintas kementerian dan menyusun indikator wilayah sebagai dasar kebijakan yang sesuai karakter daerah. “Leadership di daerah menjadi kunci,” tegasnya.
Di Bangka, Isnaini menghadapi situasi tak terduga: pilkada dimenangkan oleh kotak kosong, sementara anggaran pilkada ulang belum disiapkan. “Saya harus berpikir bagaimana dalam waktu yang singkat kebutuhan pendanaan pilkada itu dapat dipenuhi. Jadi saya bilang, yang pertama kali dipotong adalah anggaran bupati sendiri,” jelasnya.
Tantangan lain muncul di Ciamis, tempat Budi Waluya menyoroti praktik rawan korupsi di tingkat desa. “Banyak kasus pengadaan barang dan jasa, bahkan pencopotan kepala desa karena dugaan penggelapan. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan literasi antikorupsi di level desa,” kata Budi.
Berbeda dari yang lain, Edi Suryanto di Pontianak justru merasakan penugasan yang lebih stabil. Minim krisis berarti, Edi fokus memperkuat konsistensi nilai-nilai antikorupsi dalam keseharian birokrasi. “Saya manfaatkan setiap apel untuk menyisipkan pesan-pesan antikorupsi dan mendorong pelayanan publik yang terbuka,” katanya. Salah satu kebijakan efisien yang diambilnya bahkan berhasil menghemat Rp48 miliar dari anggaran tahun berjalan.
Kepemimpinan yang Berdampak
Penugasan ini bukan hanya soal pelaksanaan tugas administratif. Lebih dari itu, kehadiran para Pj dari KPK menjadi simbol bahwa nilai-nilai integritas bisa dihidupi secara nyata dalam kepemimpinan pemerintahan. Mereka menunjukkan bahwa perubahan bukan sesuatu yang utopis—asal dijalankan dengan keberanian dan konsistensi.
“Kehadiran Pj dari KPK memberi inspirasi dan pemahaman langsung kepada ASN dan DPRD bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu bukan sekadar wacana, tapi bisa diwujudkan dengan kepemimpinan yang berani dan konsisten,” tutup Cahya.
Melalui keterlibatan ini, KPK tidak hanya memperluas cakupan peran, tetapi juga mendorong efek multiplikasi: memperbaiki tata kelola, memperkuat birokrasi daerah, dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan bebas dari korupsi. **
