Rina Tarol Bongkar Persoalan Pertanian Babel: Irigasi Dipangkas, LP2B Terancam, Petani Merugi
PANGKALPINANG, INLENS.id — Kebijakan penganggaran sektor pertanian dan perlindungan lahan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memicu sorotan tajam. Langkah pemerintah daerah memangkas alokasi dana ketahanan pangan dinilai bertolak belakang dengan prioritas nasional yang digelorakan pemerintah pusat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, mengkritik keras sikap pemerintah daerah yang justru menyunat anggaran vital seperti irigasi dan pencetakan sawah baru. Di sisi lain, pos belanja non-fisik justru dibiarkan aman.
“Instruksi Presiden sangat tegas agar anggaran difokuskan pada ketahanan pangan. Namun yang terjadi di daerah justru sebaliknya, dana irigasi dan cetak sawah dipangkas, sementara alokasi untuk jasa konsultan tetap dipertahankan,” ujar Rina, Selasa (20/10/2026).
Selain persoalan efisiensi anggaran, Rina membeberkan ancaman serius yang membayangi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), khususnya di Kabupaten Bangka Selatan.
Area yang secara regulasi terlindungi hukum tersebut ditengarai terus tergerus oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Ia menyayangkan ketiadaan langkah tegas dari instansi teknis maupun aparat penegak hukum (APH) atas fenomena pengalihan fungsi lahan tersebut.
Ketiadaan dana pengawasan kerap dijadikan dalih oleh dinas terkait saat pelanggaran terus berulang di lapangan.
“Ada kesan pembiaran terhadap perambahan LP2B di Bangka Selatan. Padahal perlindungannya dijamin undang-undang. Kami mendesak dinas terkait segera memasukkan alokasi pengawasan agar penegakan aturan tidak sebatas wacana,” kata Rina.
