Dody Kusdian Serap Aspirasi Warga, Soroti BPJS Bermasalah hingga Peluang Kerja ke Luar Negeri
PANGKALPINANG, INLENS.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Dody Kusdian, S.T., M.H., menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dikeluhkan masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2026. Mulai dari persoalan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, penguatan UMKM, hingga peluang kerja legal ke luar negeri bagi generasi muda menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Dalam dialog tatap muka bersama warga, Sabtu (16/5/2026), Dody menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan sarana untuk mendengar langsung kondisi nyata masyarakat sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
“Fokus reses kali ini tetap pada persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan tentunya berpedoman pada RTRW. Kami hadir untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat, mendengar kendala yang mereka hadapi, lalu memperjuangkannya di tingkat pemerintah provinsi,” ujar Dody Kusdian.
Dari hasil penyerapan aspirasi, sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling banyak disampaikan warga. Menjelang tahun ajaran baru dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), masyarakat berharap persoalan akses pendidikan dan berbagai kendala administrasi dapat segera diselesaikan agar tidak merugikan siswa maupun orang tua.
Selain itu, persoalan layanan kesehatan juga menjadi sorotan. Banyak warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif hingga persoalan administrasi yang kerap menyulitkan masyarakat saat membutuhkan pelayanan medis.
“Keluhan masyarakat soal BPJS cukup banyak. Mereka berharap ada solusi nyata dan penjelasan yang jelas dari dinas terkait mengenai pengaktifan kembali BPJS maupun penyelesaian masalah administrasi,” jelasnya.
Masalah bantuan sosial juga tak luput dari perhatian warga. Dody mengatakan masyarakat meminta adanya pembaruan data penerima bantuan agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi terjadi tumpang tindih data.
Sementara di sektor ekonomi, warga berharap adanya dukungan lebih serius terhadap pelaku UMKM di Pangkalpinang. Menurut Dody, sebagian besar masyarakat bergerak di sektor usaha kecil sehingga membutuhkan bantuan modal, pendampingan usaha, hingga fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk.
“Kita tahu masyarakat Pangkalpinang banyak bergerak di sektor UMKM. Mereka butuh perhatian berupa bantuan modal, pendampingan manajemen usaha, hingga sertifikasi produk agar lebih berkembang dan memiliki daya saing,” katanya.
Salah satu isu yang paling mendapat perhatian khusus dari Dody adalah peluang kerja bagi anak muda Bangka Belitung di luar negeri. Ia menyayangkan masih banyak generasi muda yang berangkat melalui jalur ilegal sehingga rawan tertipu dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Menurutnya, pemerintah pusat kini telah membuka peluang kerja sama resmi Government to Government (G2G) dengan sejumlah negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat.
“Anak-anak muda kita banyak yang ingin bekerja ke luar negeri, tapi masih banyak yang lewat jalur ilegal. Padahal sekarang sudah ada jalur resmi G2G antarnegara yang aman dan legal. Provinsi lain seperti Yogyakarta sudah lebih dulu menjalankan program ini, bahkan sudah berjalan dua tahun,” tegasnya.
Ia menilai peluang kerja melalui jalur resmi tersebut sangat menjanjikan karena selain memperoleh penghasilan lebih baik, para pekerja juga memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di negara tujuan.
“Penghasilannya jauh lebih baik, keselamatan terjamin, bahkan bisa sambil sekolah atau kuliah di sana. Kami sudah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar Bangka Belitung juga segera terakomodir dalam program ini,” tambahnya.
Dody juga menegaskan bahwa pelaksanaan reses di dua lokasi berbeda kali ini diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepadanya pada pemilu lalu. Menurutnya, seorang wakil rakyat memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya.
“Kami mengutamakan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Setelah seluruh aspirasi ini dicatat, tentu akan kami perjuangkan dalam forum resmi DPRD agar bisa segera ditindaklanjuti pemerintah,” pungkasnya.
