JAKARTA, INLENS.id — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM sekaligus kick off rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penggerak HAM serta tasyakuran Hari Bhakti Kementerian HAM Tahun 2026.
Kegiatan dihadiri Menteri HAM, Ketua Komisi XIII DPR RI, Wakil Menteri HAM, Sekretaris Jenderal KemenHAM RI, Inspektur Jenderal KemenHAM RI, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, staf khusus dan tenaga ahli Menteri, serta jajaran pimpinan tinggi madya.
Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Babel, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, jajaran staf bidang terkait, serta para Penggerak HAM dari sejumlah desa dan kelurahan.
Mereka berasal dari Kelurahan Arung Dalam serta Desa Celuak, Air Bara, Gadung, Sekar Biru, Penyamun, Berbura, dan Badau.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KemenHAM, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta penayangan video kinerja dua tahun KemenHAM.
Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan Sekretaris Jenderal, sambutan Ketua Komisi XIII DPR RI, keynote speech Menteri HAM, serta penampilan tarian.
Perkuat Koordinasi Penanganan Persoalan HAM
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal KemenHAM menegaskan bahwa forum Musrenbang HAM dirancang untuk memprioritaskan tindak lanjut berbagai permasalahan HAM melalui koordinasi dan sinergi antarpemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penetapan prioritas, menurutnya, harus didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data yang valid serta terverifikasi. Hal tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah intervensi yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Data yang akurat serta koordinasi dengan instansi terkait juga dinilai penting agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing dan menghasilkan solusi yang konkret serta berkelanjutan.
