DPR RI Dorong Pembangunan Berbasis HAM
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI dalam sambutannya menekankan pentingnya suara rakyat sebagai representasi harapan masyarakat yang harus dihormati pemerintah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi yang kuat perlu didukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Pembangunan HAM, lanjutnya, pada hakikatnya merupakan upaya membangun manusia yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil.
Pemanfaatan teknologi dalam proses musyawarah juga dinilai dapat menjadi sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan solusi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Menteri HAM: Pembangunan Harus Menjamin Hak Dasar Masyarakat
Dalam keynote speech-nya, Menteri HAM menegaskan bahwa Kementerian HAM didukung tenaga ahli dan sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas dalam menjalankan tugas pemenuhan hak asasi manusia agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menteri HAM juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan melalui pembentukan Kementerian HAM.
Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai HAM harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Dengan integritas yang tinggi dan perspektif HAM yang kuat, pembangunan nasional diharapkan berlangsung secara inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri HAM juga menegaskan bahwa HAM merupakan aset bangsa yang tidak selalu dapat dilihat secara fisik, tetapi nilai dan dampaknya dapat dirasakan melalui terciptanya penghormatan terhadap martabat manusia.
Karena itu, pelaksanaan HAM harus menjadi komitmen bersama yang menyatu dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya membumikan HAM di seluruh Indonesia juga dinilai strategis untuk memastikan nilai-nilai HAM tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Pembentukan Kementerian HAM pada 2024 disebut sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola pelaksanaan HAM di Indonesia, termasuk meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas pelaksanaan berbagai program HAM.
Kementerian HAM juga memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan HAM agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum nasional dan internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM menegaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlu terus diperkuat. Ketentuan hukum tidak boleh hanya menjadi landasan normatif, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Musrenbang HAM dan rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para Penggerak HAM dalam mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM hingga ke tingkat masyarakat.
