Desakan Global: Hentikan Pendanaan dan Pembelian Nikel dari Harita Group
JAKARTA, INLENS.id – Tekanan global terhadap Harita Group kini bergerak dari sekadar kritik biasa menuju tudingan serius yang mengarah pada dugaan kejahatan korporasi terstruktur.
Operasi industri nikel raksasa tersebut di Pulau Obi, Maluku Utara, tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan sebagai rangkaian tindakan sistematis yang diduga melanggar hukum lingkungan, hak asasi manusia, prinsip tata kelola yang baik, serta merusak sendi-sendi demokrasi dan kedaulatan ekonomi lokal.
Yohanes Masudede, Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Pulau Obi telah memenuhi unsur kehancuran ekologis yang disengaja.
Ia menilai perubahan drastis lanskap pulau, pencemaran air, serta konflik sosial yang meluas bukanlah dampak tak terhindarkan dari pembangunan, melainkan konsekuensi langsung dari model bisnis ekstraktif yang mengabaikan hukum dan hak rakyat.
“Pulau Obi dulunya ruang hidup, sekarang menjadi zona korban. Air tercemar, tanah dirampas, dan masyarakat dipaksa menanggung biaya dari keuntungan yang mereka tidak pernah nikmati,” ujar Yohanes.
Menurutnya, proses penguasaan lahan dan ekspansi tambang dilakukan dengan mengabaikan hak warga dan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, yang secara hukum internasional merupakan pelanggaran serius.
Ia menegaskan bahwa Harita Group tidak bisa lagi berlindung di balik narasi pembangunan dan hilirisasi.
“Jika sebuah korporasi secara sadar terus beroperasi meski mengetahui dampak destruktif terhadap lingkungan dan manusia, maka itu bukan kelalaian, melainkan pembiaran yang patut diduga sebagai kejahatan korporasi,” tegasnya.
Dimensi hukum persoalan ini semakin tajam ketika isu lingkungan bertemu dengan unsur korupsi dan cacat tata kelola. Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid, menyebut Harita Group sebagai bagian dari problem struktural sektor nikel Indonesia yang sarat dengan praktik perizinan bermasalah, konflik kepentingan, serta dugaan aliran dana non-transparan.
“Industri nikel kita dibangun bukan di atas supremasi hukum, tetapi di atas kompromi, pembiaran, dan dugaan suap, bahkan soal sendiri sudah terbukti di pengadilan terkait kasus Mantan Gubernur Maluku Utara, dan Harita Group adalah salah satu aktor dominan dalam sistem ini,” kata Igrissa.
Ia merujuk pada berbagai laporan investigatif lembaga antikorupsi yang mengungkap bagaimana izin-izin tambang dan smelter kerap terbit tanpa kepatuhan penuh terhadap aturan lingkungan dan fiskal.
Menurutnya, dampak dari praktik tersebut bukan hanya kerugian ekologis, tetapi juga kerugian negara dan rakyat.
“Ketika pajak diduga tidak optimal, izin bermasalah dibiarkan, dan dampak lingkungan tidak dipulihkan, maka ada potensi kerugian keuangan negara yang nyata. Ini wilayah hukum pidana, bukan lagi sekadar kritik kebijakan,” paparnya.
Igrissa juga menyoroti peran lembaga keuangan nasional dan internasional yang terus mendanai ekspansi Harita Group.
Ia menilai bank-bank tersebut berpotensi ikut bertanggung jawab secara etik, bahkan hukum, apabila tetap membiayai proyek yang diduga melanggar hukum dan HAM.
“Pendanaan bukan tindakan netral. Jika bank mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, maka pembiayaan itu bisa dianggap sebagai kontribusi terhadap kejahatan,” tegas alumnus Anti-Corruption Academy ini.
Tekanan terhadap sektor keuangan ini telah meluas secara global. Kampanye internasional #StopDirtyNickel yang digerakkan Kpop4planet secara terbuka menargetkan bank-bank besar seperti Hana Bank, Maybank, MUFG, dan BNI.
Aksi-aksi protes kreatif digelar untuk menunjukkan bahwa dana yang diklaim mendukung transisi energi justru menopang industri nikel dengan jejak karbon tinggi dan dampak sosial-ekologis berat.
Laporan Market Forces dan The Prakarsa memperkuat tudingan tersebut dengan mengungkap bagaimana pembiayaan Harita Group mengalir melalui celah kebijakan perbankan ke proyek PLTU batubara industri yang menyuplai smelter nikel.
