Desakan Global: Hentikan Pendanaan dan Pembelian Nikel dari Harita Group
Fakta ini memperlihatkan kontradiksi mendasar antara klaim energi hijau dan praktik nyata di lapangan, sekaligus menempatkan industri nikel Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon industri tertinggi.
Dari sisi lingkungan, temuan Global Witness, The Gecko Project, serta investigasi media internasional menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan.
Operasi Harita di Pulau Obi dituding menyebabkan pencemaran berat air laut dan air tanah oleh logam berbahaya, termasuk Kromium Heksavalen yang bersifat karsinogenik.
Investigasi media internasional The Guardian yang melibatkan aktivis lingkungan Erin Brockovich bahkan mengungkap indikasi risiko kesehatan jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Kebocoran laporan internal perusahaan yang dilaporkan media internasional turut mengakui adanya kontaminasi jangka panjang di area tambang dan tailing.
Di saat yang sama, wilayah perairan Halmahera yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia kini menghadapi ancaman serius akibat sedimentasi dan polusi dari aktivitas tambang dan pengapalan nikel.
Ironinya, di pasar global, Harita Nickel berusaha meyakinkan calon pembeli dengan menjalani audit standar IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). Namun, para kritikus melihat ini sebagai upaya pencucian citra (whitewashing) semata, mengingat temuan pelanggaran berat yang sistematis.
“Jadi di tengah tekanan ini, Laporan Keberlanjutan Harita Nickel dan partisipasi perusahaan dalam audit IRMA harus dipandang sebagai upaya greenwashing dan whitewashing,” ujarnya.
Klaim kepatuhan terhadap standar internasional dinilai tidak sebanding dengan temuan pelanggaran berat dan sistematis yang terus muncul dari lapangan.
Koalisi aktivis nasional dan internasional kini mengarahkan seruan langsung kepada para pembeli nikel, khususnya perusahaan kendaraan listrik dan baterai global.
Mereka menuntut penghentian pembelian dari Harita Group hingga seluruh dugaan pelanggaran diselidiki secara independen dan tuntas.
“Setiap nikel yang keluar dari Obi membawa jejak penderitaan manusia dan kehancuran alam, jadi kalau membelinya berarti ikut menopang sistem yang melanggar hukum dan HAM,” kata Igrissa.
Ia menambahkan bahwa ekspansi agresif industri nikel Indonesia, dengan dukungan modal dan teknologi asing, telah menciptakan distorsi pasar global sekaligus ketergantungan baru yang berbahaya.
Menurutnya, ini adalah ujian nyata bagi komitmen dunia terhadap transisi energi yang adil.
“Jika energi bersih dibangun di atas kotoran kejahatan lingkungan dan korupsi, maka itu bukan transisi, melainkan pengulangan skandal korporasi,” jelasnya.
Ditemui di Jakarta Selatan, Igrissa menegaskan bahwa penghentian pendanaan dan pembelian dari Harita Group merupakan keharusan moral sekaligus langkah preventif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.
Ia menutup dengan peringatan bahwa koalisi global kini memantau secara ketat sikap bank dan pembeli.
“Publik internasional sedang memberi atensi serius, siapa yang tetap mendanai dan membeli, harus siap dicatat sebagai bagian dari kejahatan yang mereka biayai sendiri,” tutup Igrissa.
