DPRD Bangka Barat Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Jadi Catatan Penting Bagi Pemkab
MENTOK, INLENS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Mahligai Betason II, Kompleks Perkantoran DPRD Bangka Barat, Kamis (30/04/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bangka Barat Badri Syamsu didampingi Wakil Ketua II Samsir. Hadir dalam agenda itu Bupati Bangka Barat Markus, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bangka Barat Badri Syamsu menegaskan bahwa rekomendasi legislatif merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Ia berharap seluruh poin yang disampaikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja ke depan.
“Kami harapkan hasil keputusan DPRD yang berisi rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan,” ujar Badri Syamsu.
Ia juga mengapresiasi seluruh anggota dewan yang telah bekerja melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 sehingga rapat paripurna dapat terlaksana sesuai jadwal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan dan catatan yang diberikan. Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
Markus menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, rekomendasi DPRD menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti secara terukur dan disesuaikan dengan kewenangan yang berlaku. Ini adalah bahan informasi penting untuk mendorong perbaikan di tahun-tahun mendatang,” tegas Markus.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat serta jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak.
Adapun fokus pemerintah daerah setelah penyampaian rekomendasi tersebut meliputi peningkatan tata kelola keuangan daerah, akselerasi aktivitas ekonomi kerakyatan, serta penguatan infrastruktur dan pembangunan sosial yang partisipatif.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang diusahakan bersama dan dinikmati bersama. Mari kita terus bersinergi membangun Bangka Barat yang lebih maju,” pungkasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan berkas rekomendasi secara simbolis dari pimpinan DPRD kepada Bupati Bangka Barat sebagai penanda dimulainya tahap lanjutan evaluasi kebijakan pembangunan di Negeri Sejiran Setason.
