DPRD Babel Murka, Kuota Solar Nelayan Diduga Dipangkas: ‘Hak Mereka Jangan Diambil!
PANGKALPINANG, INLENS.id – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti dugaan penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan yang tidak tepat sasaran. Menyikapi banyaknya keluhan nelayan terkait berkurangnya kuota BBM yang diterima, DPRD bersama Pemerintah Provinsi berkomitmen melakukan pendataan ulang penerima subsidi serta memperketat pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Didit saat menerima jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak Pertamina di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026).
Menurut Didit, banyak nelayan mengeluhkan kuota solar subsidi yang diterima jauh di bawah hak mereka.
“Subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang seharusnya mendapat 2.000 liter per bulan, tetapi yang diterima hanya 800 liter. Bayangkan, berarti hak mereka untuk mendapatkan subsidi tidak tepat sasaran,” tegas Didit.
Ia mengapresiasi respons cepat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak Pertamina yang langsung hadir membahas persoalan tersebut. Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyatakan kesiapan menyelesaikan pendataan ulang nelayan penerima subsidi dalam waktu dua pekan, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Setelah proses pendataan selesai, DPRD akan kembali menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait untuk membahas mekanisme penyaluran yang lebih akuntabel.
“Setelah data ini selesai, kita akan undang kembali seluruh pihak. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan agar ada efek jera. Ini menyangkut hak subsidi rakyat,” katanya.
Didit menegaskan bahwa subsidi BBM merupakan hak nelayan yang setiap hari menghadapi risiko tinggi saat melaut demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena itu, ia meminta tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan atau mengambil hak para nelayan.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak untuk mencari ikan di laut. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi solar subsidi agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Langkah tersebut diambil setelah DPRD menerima banyak keluhan masyarakat, termasuk yang ramai disampaikan melalui media sosial mengenai dugaan berkurangnya kuota solar subsidi bagi nelayan.
“DPRD wajib menindaklanjuti persoalan ini. Kami sudah mendengar langsung curahan hati para nelayan dan akan mengawal agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” pungkas Didit.
