BANJAR, INLENS.id – Menurut Pandangan TAP – Tody Ardiansyah Prabu, S.H undangan sebagai Ketua umum Komunitas Jabar Unggul aktifis pergerakan Intelektual nasional sebagai HMI Alumni Univ Trisakti & Pengusaha Property Bandung dan merupakan Advokat Peradi RBA sosok TAP, S.H adalah warga Bandung Jabar yang sangat dekat emosional dengan tokoh – tokoh senior FPBP ( Forum Peduli Banjar Patroman ) , yang mana bagian dari pemerhati dan peduli terhadap Kota Banjar Patroman hadir dalam pertemuan Dialog “Sauyunan” Perkuat Sinergitas Pemerintah Kota Banjar dan Warga Perantau hari minggu tanggal 19 april 2026 di Gedung Perhutani Bandung :
Wilayah dapat mencapai kesejahteraan meskipun memiliki anggaran terbatas dengan menerapkan pendekatan efisiensi, prioritas, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Rumus utamanya bukan pada besarnya dana, melainkan pada efektivitas alokasi (kualitas belanja).
Sebuah wilayah dapat mencapai kesejahteraan meskipun memiliki anggaran rendah melalui pendekatan strategis, efisiensi pengelolaan, dan optimalisasi potensi lokal. Anggaran belanja daerah (APBD) yang terbatas bukan merupakan hambatan mutlak, melainkan tantangan untuk meningkatkan kinerja keuangan.
Rumus utama yang ditekankan adalah penentuan prioritas dan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah perlu memfokuskan belanja pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai, serta pencegahan stunting melalui layanan kesehatan dasar.
Selain itu, optimalisasi belanja juga dilakukan dengan mengurangi pengeluaran rutin dan memperbesar porsi belanja modal yang produktif. Langkah ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Penguatan BUMDes juga menjadi strategi penting dalam menggerakkan ekonomi desa. Melalui penyertaan modal dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.
Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas turut menjadi perhatian, salah satunya melalui program padat karya tunai desa. Skema ini tidak hanya menekan biaya pembangunan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, disertai peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan.
Dari sisi tata kelola, transparansi dan penggunaan data akurat menjadi kunci. Pengambilan keputusan melalui musyawarah desa serta pemanfaatan data kemiskinan yang valid dinilai penting untuk memastikan program tepat sasaran.
Selanjutnya Pemda kota Banjar dan Dprd mesti membuat regulasi yang sinkronisasi dalam bentuk Perda, maupun perwal dalam Kemudahan Investasi dan insentif untuk pelaku investor. Jangan sampai aturan yang menghambat mempersulit investor yang ingin membangun memajukan kota Banjar. Infrastrukur yang skala prioritas di utamakan agar investor mendapatkan kemudahan perizinan yang gampang berminat untuk nyaman investasi di kota Banjar. Wujudkan Banjar sebagai kota yang aman nyaman penuh teloransi dan beradab. Wujudkan Tagline Banjar sebagai gerbang utama kota Investasi yang Ramah & Mudah dari Timur perbatasan Jabar dan Jateng
