Menilai Digitalisasi Pensiun dengan Kacamata Evaluasi Kebijakan Publik
Ardhia Pramesti : Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12, Bangka
ARTIKEL, INLENS.id – Digitalisasi pelayanan publik kerap dipersepsikan sebagai simbol kemajuan birokrasi. Pemerintah dan BUMN berlomba menghadirkan layanan berbasis aplikasi dengan harapan terciptanya pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Di Kota Pangkalpinang, PT ASABRI (Persero) menerapkan aplikasi ASABRI STAR sebagai sarana pendataan dan otentikasi penerima pensiun. Meski pencairan dana tetap dilakukan melalui bank atau kantor pos, kebijakan ini patut dievaluasi secara kritis agar digitalisasi tidak berhenti pada aspek simbolik semata.
Dalam kajian kebijakan publik, William N. Dunn menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur hanya dari niat baik atau kecanggihan instrumen yang digunakan. Sebuah kebijakan harus dievaluasi melalui lima kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran. Kerangka ini relevan digunakan untuk menilai implementasi ASABRI STAR di tingkat lokal.
Dari sisi efektivitas, ASABRI STAR relatif berhasil sebagai alat pendataan dan pengamanan administrasi. Proses otentikasi membantu memastikan bahwa dana pensiun diterima oleh pihak yang berhak, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data. Namun, karena pencairan dana tetap mengharuskan kehadiran fisik pensiunan, efektivitas kebijakan ini masih terbatas pada aspek administratif, belum sepenuhnya berdampak pada kemudahan layanan secara menyeluruh.
Dari aspek efisiensi, digitalisasi berpotensi mengurangi beban administrasi bagi penyelenggara. Akan tetapi, bagi pensiunan khususnya kelompok lanjut usia penggunaan aplikasi justru dapat menambah tahapan baru yang memerlukan waktu, tenaga, dan pendampingan. Dalam konteks ini efisiensi kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima manfaat.
Kriteria pemerataan dan keadilan menjadi tantangan yang paling nyata. Mayoritas penerima pensiun ASABRI merupakan lansia dengan tingkat literasi digital yang beragam. Kewajiban menggunakan aplikasi berpotensi menciptakan kesenjangan layanan antara pensiunan yang melek teknologi dan mereka yang tidak. Jika tidak diimbangi dengan alternatif layanan yang setara, digitalisasi justru dapat memperlebar ketidakadilan akses.
