Ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, institusi ini memiliki legitimasi yang kuat untuk bekerja lintas sektor tanpa terjebak dalam tarik menarik kepentingan kementerian. Presiden, sebagai kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan berjalan seiring dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Argumen bahwa posisi di bawah Presiden membuka ruang politisasi penegakan hukum perlu dijawab secara jernih. Risiko tersebut bukan alasan untuk mengaburkan kedudukan kelembagaan, melainkan alasan untuk memperkuat pagar pengawasan dan akuntabilitas.
Sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme kontrol melalui peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta melalui pengawasan publik dan peradilan.
Dengan mekanisme ini, Polri tidak berdiri sebagai instrumen kekuasaan eksekutif semata, melainkan sebagai institusi negara yang bekerja dalam kerangka checks and balances.
Wacana alternatif berupa penempatan Polri di bawah kementerian atau pembentukan kementerian kepolisian tampak menarik di permukaan, namun menyimpan persoalan struktural.
Model tersebut berpotensi memperpanjang rantai komando, memperlambat respons institusional, dan membuka ruang politisasi birokrasi yang lebih luas.
Kepolisian membutuhkan kecepatan, kepastian arah, dan konsistensi kebijakan. Dalam konteks itu, kedudukan langsung di bawah Presiden justru lebih menjamin efektivitas kerja, selama disertai dengan pembatasan kewenangan yang tegas dan transparansi dalam setiap tindakan.
Pada akhirnya, mempertegas Polri sebagai lembaga negara di bawah Presiden bukanlah sikap defensif terhadap kritik, melainkan langkah afirmatif untuk memastikan bahwa negara hukum memiliki struktur yang jelas dan bertanggung jawab.
Penguatan Polri harus diarahkan pada peningkatan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik, bukan pada ketidakpastian kelembagaan yang berulang. Dengan posisi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang kuat, Polri dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung hak warga negara dalam negara hukum Indonesia yang demokratis.
