PT Timah Alami Kebocoran 80 Persen Produksi, Kolektor Timah Mau Dibina atau Dibinasakan
“Kami akan mencari solusi agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Kami juga memperkuat sistem pengawasan dengan pemasangan CCTV serta menata kembali pengamanan internal,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menekankan bahwa timah merupakan komoditas vital bagi masyarakat setempat sehingga pengelolaannya harus memberi manfaat luas.
“Kami mendukung program-program PT Timah. Informasi dari Kemendagri menyebutkan masyarakat yang menambang legal maupun tidak tetap disupport oleh PT Timah. Hasilnya masuk ke perusahaan dan memberi kontribusi pada pendapatan daerah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Eddy.
Masukan kritis juga datang dari sejumlah anggota DPRD. Ketua Komisi III menyoroti harga timah yang tidak kompetitif serta persoalan lingkungan yang mendesak.
Anggota DPRD Rina Tarol meminta PT Timah serius memperbaiki tata kelola, termasuk mencegah penyelundupan dan mempercepat birokrasi. “Untuk Satgas jangan sampai jadi beban bagi PT Timah. Kami juga minta PT Timah jangan hanya sekadar membagi kue lewat koperasi, tetapi benar-benar memberi solusi agar tidak menimbulkan konflik sosial,” tegas Rina.
Sementara itu, Himmah Olivia mendesak PT Timah segera memberikan kepastian harga bagi masyarakat. “Hari ini masyarakat menunggu kepastian. Kami minta solusi realistis dan ketegasan dari PT Timah untuk menetapkan harga. Jangan sampai masyarakat tidak punya kepastian,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Utama PT Timah berjanji akan meninjau sejumlah lokasi tambang potensial serta menata kembali tambang kecil agar tetap produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
RDP ini menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi komprehensif dalam pengelolaan timah di Babel, dengan harapan tercipta industri pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan masyarakat. (repli/JMSI)
