YOGYAKARTA, INLENS.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dibina. Kebijakan tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan pendekatan pendidikan yang seharusnya humanis.
“Ya, itu saya tidak tahu, karena saya juga tidak mengerti kenapa idenya,” ujar Cak Imin saat ditemui di Yogyakarta, Jumat (9/5/2025). Ia menegaskan bahwa mendidik dan mendisiplinkan siswa tidak perlu sampai melibatkan institusi militer. “Enggak perlu sampai begitu,” tambahnya.
Kebijakan yang diluncurkan oleh Dedi Mulyadi sejak 2 Mei 2025 itu menuai sorotan publik. Dalam program tersebut, siswa yang terlibat dalam pelanggaran seperti tawuran, merokok, hingga penyalahgunaan narkoba dikirim ke markas militer dengan persetujuan orang tua. Pendidikan di barak militer berlangsung paling singkat dua minggu hingga maksimal enam bulan.
Program ini dilaksanakan di sejumlah daerah di Jawa Barat, salah satunya di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Kabupaten Purwakarta. Saat meninjau langsung pelaksanaan program pada Sabtu (3/5), Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif bagi kedisiplinan para siswa.
