Edi Nasapta Soroti Kekacauan Desil DTSEN, Siap Turun Langsung Cek Kondisi Warga
PANGKALPINANG, INLENS.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai NasDem, Edi Nasapta, menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Edi, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sekadar kesalahan administrasi. Penetapan desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial, mulai dari bantuan pangan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan hingga program bantuan lainnya.
“Ini sudah kacau balau dan kelewatan. Ada masyarakat yang hidupnya benar-benar susah, tetapi dimasukkan ke desil tinggi dan dianggap mampu. Akibatnya, bantuan mereka terancam hilang. Pendataan macam apa ini?” tegas Edi kepada media ini di Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).
Edi meminta pemerintah tidak menjadikan istilah teknis seperti integrasi data, sistem nasional, metode statistik maupun algoritma sebagai alasan ketika hasil pendataan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Jangan bodohi rakyat dengan istilah sistem, integrasi, atau algoritma. Rakyat tidak makan data. Rakyat membutuhkan pengobatan, pendidikan, beras, dan perlindungan. Kalau orang yang jelas-jelas miskin dinilai kaya oleh sistem, berarti hasil sistemnya bermasalah. Titik!” katanya.
Ia menegaskan, kesalahan penetapan desil dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Bagi pejabat, desil mungkin hanya angka yang dibicarakan dalam rapat. Namun bagi rakyat, angka itu menentukan apakah mereka bisa berobat, apakah anaknya bisa bersekolah, dan apakah keluarganya masih menerima bantuan pangan. Jadi, jangan anggap ini persoalan kecil,” ujarnya.
Edi juga menyinggung kasus yang pernah ditindaklanjuti Badan Pusat Statistik (BPS), ketika posisi seorang warga disebut berubah dari desil 1 menjadi desil 9. Setelah dilakukan pengecekan dan pemutakhiran, posisi warga tersebut kembali berubah menjadi desil 3.
“Kalau seseorang bisa meloncat dari desil 1 ke desil 9, kemudian kembali menjadi desil 3 setelah diperiksa, itu alarm keras. Artinya, potensi ketidaksesuaian data memang nyata. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak masyarakat kecil yang mengalami hal serupa tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana?” jelas Edi.
Edi Akan Turun Langsung ke Rumah Warga
Edi memastikan dirinya tidak hanya menyampaikan kritik dari ruang rapat. Ia berencana turun langsung mendatangi rumah warga yang mengalami ketidaksesuaian penetapan desil.
“Saya akan turun sendiri. Saya ingin melihat langsung rumahnya, pekerjaannya, penghasilannya, jumlah tanggungannya, kondisi dapurnya, listriknya, dan bagaimana keluarga itu bertahan hidup. Saya tidak mau hanya menerima laporan di atas meja,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, pemerintah kecamatan, kepala desa atau lurah, operator SIKS-NG serta pendamping sosial ikut dalam pengecekan lapangan.
“Jangan hanya saya yang melihat. Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, kepala desa, lurah dan operator datanya harus ikut datang. Lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan menentukan kehidupan masyarakat hanya dengan melihat layar komputer dari ruangan ber-AC,” tuturnya.
Menurut Edi, pengecekan lapangan harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kita buka datanya di tempat. Kita cocokkan satu per satu dengan kenyataan. Kalau memang tidak sesuai, catat saat itu juga, buatkan tanda terima pengaduannya, tetapkan siapa penanggung jawabnya dan tentukan batas waktu penyelesaiannya,” jelasnya.
Ia juga meminta pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan hadir langsung ketika dilakukan verifikasi.
