Edi Nasapta Soroti Kekacauan Desil DTSEN, Siap Turun Langsung Cek Kondisi Warga
“Jangan kirim orang yang jawabannya hanya ‘nanti kami sampaikan kepada pimpinan’. Saya ingin pihak yang berwenang hadir. Setelah melihat sendiri keadaan warga, jelaskan di depan keluarga tersebut mengapa mereka dimasukkan ke desil tinggi. Kalau ternyata salah, akui dan segera perbaiki,” ujarnya.
Minta Warga Tak Jadi Bola Pingpong
Edi mengaku prihatin dengan masyarakat yang harus berulang kali mendatangi pemerintah desa, dinas sosial, BPS maupun instansi lainnya tanpa mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Jangan jadikan rakyat seperti bola pingpong. Disuruh ke desa, dari desa diarahkan ke dinas, kemudian diminta menunggu pusat. Negara bukan meja pingpong! Pemerintah dibayar untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan untuk saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.
Ia juga meminta agar bantuan masyarakat tidak langsung dihentikan ketika status desil masih dipersoalkan dan proses sanggah sedang berjalan.
“Jangan jadikan rakyat miskin kelinci percobaan sistem. Kalau datanya belum beres, jangan buru-buru mencabut bantuan. Jangan sampai hak rakyat dihentikan hari ini, sedangkan proses koreksinya disuruh menunggu berbulan-bulan. Itu bukan pelayanan. Itu kezaliman administratif,” tegas Edi.
Karena itu, ia meminta instansi terkait menyiapkan mekanisme penyelesaian yang terukur. Mekanisme tersebut, menurutnya, harus mencakup pengecekan lapangan, berita acara, tanda terima pengaduan, nama penanggung jawab serta batas waktu penyelesaian.
Edi juga meminta pemerintah tidak sepenuhnya membebankan proses pembaruan data kepada masyarakat melalui aplikasi.
“Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet, atau memahami prosedur aplikasi. Jangan semua beban dilemparkan kepada rakyat. Pemerintahlah yang wajib bergerak dan mendatangi mereka,” katanya.
Akan Dikawal Sampai Data Dikoreksi
Edi memastikan temuan dari lapangan akan dicatat dan dikawal melalui mekanisme resmi hingga masyarakat mendapatkan kepastian mengenai status datanya.
“Saya tidak datang hanya untuk melihat, berfoto, kemudian pulang. Setiap ketidaksesuaian akan dicatat, dimasukkan melalui mekanisme resmi, diberikan tanda terima dan terus saya pantau sampai ada hasilnya. Saya ingin tahu kapan data itu diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai agar menyiapkan dokumen pendukung, seperti KTP, kartu keluarga, bukti kondisi ekonomi serta dokumen bantuan yang pernah diterima.
Namun, Edi mengingatkan agar data pribadi tersebut tidak disebarluaskan sembarangan.
“Laporkan dan tunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jangan takut menyampaikan keberatan. Kita tidak boleh diam ketika orang miskin kehilangan hak hanya karena pendataan yang kacau,” ujarnya.
Edi menegaskan, langkah turun ke lapangan bukan ditujukan untuk mencari kambing hitam. Namun, ia meminta setiap ketidaksesuaian data segera diperiksa dan diperbaiki apabila ditemukan kesalahan.
“Kalau datanya benar, jelaskan secara terbuka. Kalau salah, perbaiki. Kalau ada petugas yang lalai, evaluasi. Jangan meminta rakyat terus bersabar sementara bantuan, pengobatan, dan pendidikan anak-anak mereka menjadi korban,” katanya.
“Saya akan berdiri bersama masyarakat. Saya akan datang, melihat dengan mata kepala sendiri, mempertemukan seluruh pihak di lapangan, dan mendesak koreksi sampai selesai. Rakyat tidak membutuhkan seribu alasan. Rakyat membutuhkan kepastian,” tutup Edi Nasapta.
