Ketua DPRD Babel Desak Pertamina Atasi Krisis BBM, Warga Antre Berjam-jam hingga Pertamax Ikut Langka
PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak Pertamina segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Pulau Bangka. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pengemudi ojek daring, hingga orang tua yang kesulitan mengantar anak ke sekolah.
Didit mengatakan dirinya telah turun langsung meninjau kondisi di lapangan sekaligus melakukan komunikasi melalui sambungan video dengan pimpinan Pertamina Bangka Belitung untuk meminta penjelasan terkait terganggunya pasokan BBM.
“Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan melakukan panggilan video dengan pimpinan Pertamina Bangka Belitung terkait kondisi antrean BBM di Pulau Bangka. Sejak tadi malam hingga hari ini, banyak aspirasi masyarakat yang masuk mempertanyakan mengapa pasokan BBM begitu sulit diperoleh,” ujar Didit saat diwawancarai, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil pemantauannya, warga harus mengantre hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Saya berbincang langsung dengan masyarakat. Ada yang mengantre sampai dua jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Bahkan Pertamax juga mulai sulit ditemukan. Saya juga menerima laporan harga BBM di luar jalur resmi sudah mencapai Rp20 ribu per liter,” ungkapnya.
Didit mengungkapkan, pihak Pertamina sejatinya dijadwalkan memenuhi undangan DPRD Babel untuk membahas persoalan tersebut. Namun, pertemuan tertunda karena jajaran Pertamina lebih dahulu menghadiri undangan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung yang juga membahas persoalan kelangkaan BBM.
“Saya meminta Pertamina segera menyelesaikan persoalan ini dan melaporkan kondisi di Bangka Belitung kepada kantor pusat. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurut Didit, kelangkaan BBM telah memukul berbagai sektor. Selain menghambat aktivitas ekonomi pelaku UMKM dan pengemudi transportasi daring, kondisi tersebut juga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Ada warga yang tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah karena kehabisan BBM. Bahkan ada kendaraan yang mogok di jalan. Di depan rumah saya sendiri ada dua warga yang menitipkan motornya lalu berjalan kaki mengantar anak ke sekolah. Artinya, persoalan ini sudah berdampak luas,” katanya.
Meski mengapresiasi respons cepat manajemen Pertamina Bangka Belitung, Didit berharap langkah konkret segera dilakukan agar distribusi BBM kembali normal. Termasuk usulan pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan kendaraan yang diduga melakukan pembelian dalam jumlah besar atau pengerit.
“Harapan kita besok pagi kondisi sudah mulai normal. Kalau belum juga teratasi, DPRD akan kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Yang terpenting, distribusi BBM harus segera kembali seperti biasa,” ujarnya.
Didit juga mengingatkan agar pengawasan distribusi BBM diperketat. Menurutnya, persoalan ini tidak terlepas dari temuan sebelumnya terkait penyaluran BBM subsidi untuk nelayan yang diduga tidak tepat sasaran.
“Pengawasan harus diperkuat agar pasokan BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak kembali disalahgunakan,” pungkasnya.
