Kita punya pengalaman pahit yang sangat relevan di sini. Koperasi Unit Desa di era Orde Baru lahir dengan cara yang hampir sama persis, dimobilisasi oleh negara, didanai oleh negara, dan dikendalikan oleh negara. Hasilnya, ketika tangan negara ditarik pada era reformasi, ribuan KUD itu runtuh bukan karena rakyat tidak membutuhkannya, tapi karena rakyat tidak pernah benar-benar memilikinya. Sejarah itu bukan sekadar catatan masa lalu. Sejarah itu adalah peringatan yang sangat relevan untuk hari ini.
Kebangkitan Bukan Soal Angka
Yang membuat saya ingin terus merenung di Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekadar soal desain program. Yang lebih mengusik adalah pertanyaan yang lebih besar: kebangkitan seperti apa yang sedang kita bayangkan sebagai bangsa?
Jika ukurannya adalah berapa juta anak yang sudah menerima kotak makan bergizi, atau berapa ribu koperasi yang sudah berdiri di seluruh nusantara, maka angka-angka itu mungkin akan terlihat menggembirakan dalam laporan akhir tahun. Tapi dalam perspektif hukum dan masyarakat, angka tidak pernah cukup untuk menggambarkan kebenaran sosial yang sesungguhnya. Yang lebih penting adalah pertanyaan di balik angka itu, apakah kapasitas masyarakat tumbuh atau justru menyusut, apakah desa semakin berdaulat atau semakin bergantung, apakah warga semakin menjadi subjek yang aktif atau semakin menjadi objek yang pasif dari program-program yang datang dari atas.
Boedi Oetomo tidak lahir karena ada program pemberian dari pemerintah kolonial. Boedi Oetomo lahir karena sekelompok anak muda sadar bahwa bangsanya harus membangun dirinya sendiri, dengan ilmunya sendiri, dengan organisasinya sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Itulah yang kita sebut kebangkitan. Bukan saat negara memberikan sesuatu kepada rakyat, tapi saat rakyat mulai bergerak atas kehendak dan kesadaran dirinya sendiri.
MBG dan Kopdes Merah Putih masih bisa berakhir dengan baik jika dijalankan dengan semangat yang tepat, jika ruang partisipasi masyarakat dibuka selebar-lebarnya, jika daerah diberi keleluasaan untuk mengadaptasi program sesuai konteks lokalnya, dan jika keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah penerima tapi dari seberapa jauh program ini mendorong kemandirian yang nyata. Itu bukan hal yang mustahil, tapi butuh keberanian untuk mengubah cara berpikir dari “negara yang memberi” menjadi “negara yang memandirikan”.
Di hari yang kita sebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional ini, mungkin tidak ada yang lebih relevan dari ajakan untuk kembali pada pertanyaan paling sederhana yang pernah ditinggalkan oleh generasi 1908 kepada kita. Sudahkah kita benar-benar bangkit? Dan jika belum, apa yang sedang kita tunggu?
