Serapan Anggaran Pangkalpinang Triwulan I Baru 16,34 Persen, Jauh dari Target
PANGKALPINANG, INLENS.id – Realisasi anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang pada triwulan pertama tahun 2026 masih belum sesuai harapan. Hingga 31 Maret 2026, tingkat penyerapan anggaran tercatat baru mencapai 16,34 persen atau masih jauh dari target yang diharapkan.
Kondisi tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang, Ian Rizana, berdasarkan hasil kompilasi laporan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ian menjelaskan, data yang diterima berasal dari laporan tertulis maupun sistem daring yang disampaikan masing-masing pejabat pengelola di setiap instansi.
“Kami menerima laporan melalui pejabat pengelola di setiap instansi. Data yang masuk dalam sistem menunjukkan kondisi riil realisasi kita hingga akhir Maret kemarin,” ungkap Ian, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, berdasarkan evaluasi sementara, masih banyak OPD yang tingkat penyerapannya berada di bawah angka 20 persen.
Ia menyebut, target penyerapan anggaran hingga akhir Maret seharusnya mendekati angka 30 persen. Namun capaian yang ada masih tertinggal cukup jauh.
“Sebenarnya, yang kita harapkan sampai 31 Maret 2026 itu adalah serapan anggaran menuju 30 persen. Artinya, dari target yang ada, kita belum mencapai angka tersebut dan realisasi baru berada di bawahnya,” jelasnya.
Dari seluruh perangkat daerah, hanya Dinas Tenaga Kerja yang mampu melampaui target dengan realisasi mencapai 30,41 persen.
Sementara OPD lainnya masih berada di bawah angka 20 persen, sehingga berpengaruh terhadap rata-rata capaian anggaran secara keseluruhan.
“Sehingga, akumulasi itu menyebabkan serapan anggaran kita dari target 20 persen pun masih jauh, ada selisih yang cukup signifikan,” tambah Ian.
Meski demikian, Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya dapat meningkat.
Saat ini, tim tengah mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja di masing-masing OPD.
“Kami tidak berputus asa. Ke depannya, kami akan mengidentifikasi problematika sehingga target tidak tercapai. Hal ini menjadi arahan penting dari Bapak Wali Kota agar segera dicari solusinya demi menggenjot realisasi di bulan-bulan mendatang,” pungkasnya.
