Sopir Truk Lega! DPRD Babel Pastikan Barcode Solar Subsidi Kembali Aktif
PANGKALPINANG, INLENS.id – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini membahas kendala penggunaan BBM jenis Bio Solar bagi armada pengangkut logistik dan bahan pokok di wilayah Bangka Belitung.
Audiensi dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, pihak Pertamina, serta sejumlah sopir pengguna BBM subsidi.
Usai rapat, Didit mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dikeluhkan para sopir adalah barcode subsidi yang tidak aktif, sehingga mereka tidak bisa mengakses Bio Solar dan terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih mahal.
“Kendala utamanya barcode mereka mati, sehingga secara aturan tidak berhak mendapatkan BBM subsidi. Padahal kendaraan ini mengangkut logistik sembako. Kalau memakai BBM non-subsidi, biaya operasional naik dan berdampak pada harga kebutuhan pokok di masyarakat,” ujar Didit.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang di pasaran karena meningkatnya ongkos distribusi.
Didit mengapresiasi langkah Pertamina yang dinilai kooperatif dalam mencari solusi. Berdasarkan hasil audiensi, Pertamina berkomitmen mengaktifkan kembali barcode subsidi bagi kendaraan pengangkut sembako dan pupuk, selama seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
“Alhamdulillah, pihak Pertamina berkomitmen jika seluruh persyaratan seperti pajak kendaraan sudah lunas, maka aktivasi barcode bisa selesai dalam waktu 1×24 jam,” jelasnya.
Selain persoalan barcode, para sopir juga mengeluhkan kuota harian Bio Solar yang dinilai belum mencukupi untuk rute jarak jauh seperti ke wilayah Bangka Selatan maupun Belinyu.
Menanggapi hal itu, Didit meminta adanya toleransi penambahan kuota khusus bagi armada pengangkut bahan pokok agar distribusi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Saya meminta kepada pihak ESDM agar ada toleransi penambahan liter bagi mereka. Alhamdulillah hal tersebut disetujui. Ini khusus untuk mobil pengangkut sembako,” katanya.
Didit menegaskan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi fasilitasi dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak terkait. Selanjutnya, pengawasan teknis distribusi dan volume BBM di lapangan diserahkan kepada Pertamina.
Ia juga meminta para sopir segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar barcode dapat diaktifkan kembali tanpa hambatan.
“Silakan simpan nomor HP saya. Kalau kesepakatan ini tidak berjalan di lapangan, segera hubungi saya. Tugas DPRD sudah selesai memfasilitasi, selanjutnya pengawasan volume kita serahkan kepada Pertamina,” pungkasnya.
