Yohanes juga mencurigai di balik seluruh rangkaian audit IRMA hanya soal kepentingan bisnis yang lebih diprioritaskan daripada aspek penyelamatan lingkungan dan kemanusiaan. Menurutnya, ini hanya kepura-puraan Harita Group, karena begitu transisi energi global membutuhkan nikel, perusahaan ini juga ingin mendapatkan sertifikat “hijau” agar melancarkan bisnisnya di pasar dunia.
“Dalam situasi itu, setiap sertifikasi atau penghargaan menjadi kunci reputasi yang sangat strategis untuk menutupi setiap kebohongan yang dilakukan, saya bersama teman-teman aktivis Malut melihat semua ini bukan sebagai evaluasi independen, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pencitraan dan praktik greenwashing untuk sesatkan publik,” ungkapnya.
Ia juga membongkar data dari Business & Human Rights Resource Center 2025, bahwa inti lokasi Harita sengaja dihilangkan dalam proyek pengoperasiannya di Indonesia, jika dibandingkan dengan perusahaan lain seperti Freeport dan Weda Bay Nickel serta perusahaan-perusahan raksasa di negara lain.
“Entah apakah ini sengaja atau tidak, tapi kita patut mempertanyakan, bahkan sangat patut untuk menyampaikan kepada dunia dan pasar global bahwa Harita Group bukan perusahaan yang pro terhadap lingkungan dan kemanusiaan,” katanya.
Sementara itu, penghargaan dari SETARA Institute dianggap oleh Yohanes sebagai pukulan telak bagi warga Obi. Lembaga yang selama ini dikenal kritis terhadap pelanggaran HAM justru memberikan predikat terhormat kepada perusahaan yang menurut catatan warga telah mengubah ruang hidup mereka menjadi zona konflik ekologis.
“SETARA Institute boleh punya metodologi, tapi metodologi tanpa empati adalah mesin kosong, lembaga ini kehilangan sense of human terhadap warga Obi. Kalau penghargaan HAM tidak mempertimbangkan suara korban, buat apa penghargaan itu?” Tanya Yohanes dengan nada heran.
Yohanes menambahkan bahwa penghargaan semacam itu bukan hanya membingungkan publik, tetapi juga memperdalam ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Dalam pandangannya, penghargaan seperti ini justru memperkuat posisi perusahaan dan melemahkan daya tawar warga.
“Ini bukan sekadar piagam. Ini stempel moral dan kemanusiaan. Dan ketika stempel itu diberikan pada pihak yang bermasalah, maka korban adalah yang paling dirugikan, yes masyarakat Pulau Obi, kan?” Ujarnya.
Yohanes mengajak kepada seluruh pihak yang sedang memberi atensi untuk menuntut IRMA agar meninjau kembali hasil audit, serta meminta SETARA Institute melakukan klarifikasi dan mengevaluasi dosa-dosanya di balik penghargaan mereka.
Mantan Ketua GMKI Yogyakarta ini menyebut bahwa warga Obi tidak “memakan piagam”, juga tidak butuh pencitraan global, yang mereka butuhkan adalah air bersih, lingkungan yang aman, dan hak hidup yang dihormati.
“Jika lembaga-lembaga NGO yang fokus kepada isu HAM dan keberlanjutan ikut buta, harus ada yang bertanya: apa sebenarnya yang sedang dimainkan di balik semua penghargaan ini,” tutupnya.
