BPK Soroti Pengelolaan Aset Amburadul di Bangka Tengah
Ironisnya, aset-aset induk dari barang tersebut belum diketahui atau tercatat dengan benar, menciptakan ketidakjelasan dalam inventarisasi aset daerah.
BPK juga menemukan kejanggalan dalam pengelolaan aset tanah. Sebanyak empat bidang tanah senilai Rp23,6 juta dicatat dengan luasan 0 meter persegi.
Biaya pengurusan sertifikat tanah senilai Rp120,4 juta juga belum dikapitalisasi ke aset induk, melanggar prinsip akuntansi pemerintah.
Tak hanya itu, 102 sertifikat tanah Kabupaten Bangka Tengah ditemukan disimpan oleh DPUTRP, bukan oleh Bidang Aset BPKAD selaku pengelola barang, sebuah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
BPK juga menyoroti adanya proyek Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang berlarut-larut sejak tahun 2011.
Proyek jasa konsultasi perencanaan senilai Rp7,7 miliar masih tercatat dalam KIB F, meskipun tidak ada informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik.
Menanggapi temuan ini, BPK mengeluarkan rekomendasi keras kepada Bupati Bangka Tengah. BPK mendesak agar Bupati segera menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan seluruh Kepala OPD untuk mengambil langkah-langkah konkret.
Langkah-langkah tersebut mencakup penelusuran, inventarisasi, pengamanan, serta pengawasan yang lebih optimal terhadap seluruh aset daerah.
Dalam dokumen yang diterima media, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Bupati telah menanggapi rekomendasi ini dengan menyusun rencana aksi.
Namun, publik kini menanti tindakan nyata dan transparansi dari pemerintah daerah untuk memastikan seluruh aset daerah dapat diselamatkan dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga potensi kerugian negara dapat dihindari.
Sejauh ini redaksi masih mengupayakan konformasi ke Sekda maupun Bupati Bangka Tengah, untuk mendapatkan tanggapan terkaiat temuan BPK tersebut.
