Pemkot Pangkalpinang Sambut Hangat Reses DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

‎”UMKM kita mulai bertumbuh. Di Mei 2025, pertumbuhannya tercatat 0,9%. Tapi kita butuh lebih dari itu. Pelatihan, bantuan peralatan, dan kemudahan akses pasar harus ditingkatkan. Marketnya jelas — anak muda dan keluarga ASN sekarang jadi konsumen utama,” tegas Dody.

‎Dody juga menyinggung lemahnya sinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kota dalam mendukung program-program pemberdayaan UMKM. Ia bahkan menyebut perlu ada evaluasi terhadap peran Bank Sumsel Babel dalam menyalurkan bantuan atau kredit lunak kepada pelaku usaha kecil.

‎Sementara itu, Adi Sucipto dari Fraksi Gerindra menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait menjamurnya minimarket waralaba di Pangkalpinang yang dinilai merusak ekosistem usaha kecil dan toko kelontong warga.

‎”Kami di DPRD mendesak agar ada regulasi pembatasan jumlah minimarket waralaba di lingkungan pemukiman padat. Kita bukan menolak investasi, tapi harus ada keberpihakan kepada pelaku usaha lokal,” jelas Adi.

‎Dalam forum tersebut, seorang pelaku UMKM bernama Budi Wijaya menyuarakan keresahan pelaku usaha kecil. Ia mengeluhkan mahalnya biaya sewa tempat, sewa tenda, dan kesulitan mendapatkan tempat strategis untuk berdagang di acara-acara pemerintahan.

‎ “Kami minta solusi konkret. Bisa nggak disediakan area mingguan seperti CFD (Car Free Day) agar kami bisa berjualan tanpa beban sewa tinggi?” ungkap Budi yang langsung disambut catatan dari anggota dewan.

‎Tak hanya soal ekonomi, para legislator juga menggulirkan wacana pelarangan penggunaan kantong plastik di wilayah provinsi. Hal ini sejalan dengan kampanye pengurangan sampah dan dukungan terhadap gaya hidup ramah lingkungan.

‎”Kami mendorong penggunaan paperbag sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai, sebagaimana sudah diterapkan di beberapa kabupaten,” kata Monica.

‎Dialog ini menjadi bukti bahwa DPRD Babel bukan hanya bekerja di gedung parlemen, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program-program legislasi dan anggaran ke depan.

‎”Kami datang bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk mendengar dan mencatat kebutuhan nyata masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat,” tutup Dody Kusdian dalam forum tersebut.