Ketua DPRD Babel Terima Audiensi Walhi, Didit: Aspirasi Tetap Ditindaklanjuti
“Seperti kita ketahui sampai dengan hari ini ada sekitar 12.607 lubang tambang yang tidak direklamasi dan ada sekitar 167 ribu hektare lahan krisis di Babel, dan ini mesti dilakukan pemulihan. Dan kita Koalisi Masyakarat Sipil Babel mendesak Presiden untuk menerbitkan Badan Pemeliharaan Ekologis untuk mempercepat pemeliharaan lingkungan di daerah,” katanya.
Ia menekankan, hal ini sangat penting karena beberapa hari ini Bangka Belitung mengalami Bencana Ekologis baik itu banjir, tanah longsor dan rusaknya habitat buaya muara.
“Selama dua bulan terakhir Walhi mencatat ada 4 orang meninggal dunia dan ada 26 kantong habitat buaya muara yang teridentifikasi akibat pertambangan timah,”ungkapnya.
Kemudian lubang tambang timah yang tidak direklamasi menyebabkan berbagai macam bencana seperti anak-anak yang meninggal di lubang tambang dan juga penyakit kulit.
“Ini menjadi agenda yang sangat penting agar Presiden menerbitkan Badan Pemeliharaan Ekologis, dimana kita menuntut uang hasil dari proses penegakkan hukum ini dikembalikan dalam bentuk pemeliharaan lingkungan di Babel,” pungkasnya.
