DPRD Bangka Selatan Siap Bawa Keluhan Honorer ke Kemenpan-RB
TOBOALI, INLENS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama. Seleksi ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi para honorer, sehingga banyak dari mereka gagal memenuhi kriteria.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Basel, Rusi Sartono, usai menerima aspirasi dari puluhan tenaga honorer di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2025). Para honorer menyampaikan keluhan mereka tentang ketimpangan dalam proses seleksi PPPK, termasuk formasi yang tidak relevan dengan tugas yang selama ini mereka emban.
“Kami menyambut baik kedatangan para honorer yang ingin menyampaikan aspirasi terkait penerimaan PPPK tahap pertama. Insyaallah, aspirasi ini akan kami teruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Jumat (17/1),” kata Rusi.
Empat Tuntutan Honorer
Dalam pertemuan tersebut, tenaga honorer menyampaikan empat poin tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pengangkatan tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjadi tenaga penuh waktu. Kedua, penolakan terhadap pengangkatan PPPK paruh waktu. Ketiga, penyelesaian penataan pegawai non-ASN sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Terakhir, mereka meminta formasi PPPK yang lebih relevan dengan kebutuhan instansi.
Ketimpangan Data Formasi
Rusi juga menyoroti adanya ketimpangan antara jumlah tenaga honorer yang terdaftar dan kuota formasi PPPK yang dibuka. Sebagai contoh, dari 219 honorer Satpol PP, hanya 25 formasi yang tersedia.
