Gas Subsidi Langka di Bangka Belitung, Ombudsman Ungkap Pasokan Tersendat hingga Pangkalan Jual di Atas HET
PANGKALPINANG, INLENS.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ombudsman Babel) melakukan pengawasan terhadap kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Bangka (Sungailiat dan Belinyu), Kabupaten Bangka Barat, serta Kota Pangkalpinang.
Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman Babel berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Bangka Belitung, dua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yaitu SPPBE Merawang dan SPPBE Kelapa, serta sejumlah agen dan pangkalan LPG di wilayah terdampak.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, menjelaskan bahwa berdasarkan data historis pasokan LPG 3 kg ke SPPBE utama di Pulau Bangka selama Januari 2026, terdapat kendala pasokan pada dua SPPBE.
“Pasokan ke SPPBE Kelapa pada Desember 2025 sekitar 1.359 metrik ton, namun hingga 27 Januari 2026 baru menerima sekitar 918 metrik ton. Sementara SPPBE Merawang yang biasanya menerima pasokan empat sampai lima kali per bulan dengan total sekitar 2.300 metrik ton, hingga 26 Januari 2026 baru menerima sekitar 1.610 metrik ton,” ujar Kgs. Chris Fither.
Ia menambahkan, meskipun telah dilakukan pengiriman pasokan tambahan ke dua SPPBE tersebut, langkah itu belum mampu menutupi kebutuhan normal. Dampaknya, stok di tingkat agen dan pangkalan terbatas dan belum dapat memenuhi tingginya permintaan masyarakat di Pulau Bangka.
“Kendala pasokan di hulu berimplikasi langsung pada ketersediaan LPG 3 kg di tingkat agen dan pangkalan. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan stok yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan,” lanjutnya.
Dalam koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung pada Senin (26/1), pihak Pertamina menyampaikan telah melakukan mitigasi melalui penyaluran pasokan tambahan. Namun, pengiriman LPG yang bersumber dari wilayah Sumbagsel sangat dipengaruhi kondisi cuaca laut, sehingga berisiko mengganggu rantai pasok.
Menurut Pertamina, solusi jangka panjang untuk wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung adalah pembangunan depot atau depo mini LPG sebagai buffer stock, agar pasokan dapat ditampung lebih lama saat distribusi laut terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Ombudsman Babel menyatakan dukungan penuh dan mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan solusi jangka panjang tersebut.
“Kami mendorong Pertamina dan para stakeholder terkait untuk berkolaborasi membangun depot tersebut sebagai penguatan infrastruktur pasokan gas di provinsi kepulauan, sehingga tidak selalu bergantung pada kondisi cuaca ekstrem,” tegas Kgs. Chris Fither.
Sorotan Distribusi dan Harga di Tingkat Pangkalan
Selain persoalan ketersediaan, Ombudsman Babel juga menyoroti distribusi LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Dari hasil pengawasan lapangan, masih ditemukan lemahnya pengendalian distribusi.
“Kami masih menemukan praktik penjualan lebih dari satu tabung kepada pembeli yang sama, termasuk sistem titip tabung. Hal ini terjadi karena belum ada pembatasan pembelian harian atau mingguan, sementara yang ada hanya batasan bulanan. Kondisi ini rentan menyebabkan LPG tidak tepat sasaran,” jelasnya.
