Ketua DPRD Babel Ungkap Kejanggalan Data Bansos, Warga Mampu Dapat Bantuan, Lansia Miskin Terlewat
Untuk mengurai benang kusut tersebut, DPRD Babel bersama Bappeda dan instansi terkait memfasilitasi dialog langsung dengan menghadirkan pakar dan pejabat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Didit mendorong agar indikator kemiskinan yang digunakan BPS tidak lagi hanya disamaratakan secara konvensional, melainkan mempertimbangkan kearifan lokal dan dinamika ekonomi masyarakat Bangka Belitung saat ini.
Ia menggambarkan bahwa potret ekonomi Babel saat ini sudah jauh berbeda dibanding 10 tahun lalu, ketika sektor perkebunan sawit, tambang timah, dan lada sedang berjaya.
“Sepuluh tahun lalu pas ada rezeki, masyarakat bisa bangun rumah dan beli sepeda motor. Saat ini yang tersisa hanya rumahnya, motornya bisa jadi sudah digadaikan. Kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” paparnya.
Didit juga menyoroti variabel lokal seperti garis kemiskinan dan kebutuhan pokok di Babel yang cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Tingkat biaya hidup kita relatif tinggi. Di sini butuh Rp 1 juta, sedangkan di daerah lain mungkin cukup Rp 300.000. Begitu juga kepemilikan motor; bagi warga desa di Babel, motor itu bukan barang mewah, tapi ‘kaki’ untuk bekerja. Kalau tidak ada motor, tidak bisa jalan,” jelas Didit.
Dalam rakor yang turut dihadiri para kepala desa, lurah, dan Ketua BPD se-Bangka Belitung tersebut, Didit meminta agar diskusi berfokus penuh pada pencarian solusi konkret, bukan saling menuding atas kesalahan masa lalu.
“Kita tidak bicara lagi kasus yang dahulu, karena kegiatan hari ini adalah untuk mencari solusi, bukan untuk menghujat atau menyalahkan siapapun. Kejadian lalu cukup jadi gambaran bahwa memang ada miskomunikasi,” tuturnya.
Melalui perumusan kriteria kemiskinan berbasis kearifan lokal dalam DTSEN ini, Didit berharap ke depan tidak ada lagi warga miskin yang terabaikan maupun warga mampu yang justru menerima bantuan.
