Data Desil Bikin Heboh, Ketua DPRD Babel Minta Penggunaan Data Di-off Sementara dan Diverifikasi Ulang
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa dilibatkan dalam setiap proses pendataan yang dilakukan instansi pemerintah.
“Ke depannya pemerintah desa dilibatkan. Pendataan oleh instansi-instansi manapun harus setidaknya konfirmasi ke pemerintah desa. Hanya kepala desa yang paham situasi kondisi masyarakat,” katanya.
Dorong Babel Punya Bank Data Terintegrasi
Selain memperbaiki data desil, Didit mengusulkan agar Provinsi Babel memiliki bank data yang terintegrasi dan akurat.
Menurutnya, data yang valid tidak hanya dibutuhkan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
“Manfaat pendataan ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk sembako, tetapi banyak kegiatan kita yang membutuhkan data. Dengan data yang tunggal seperti ini, jika tidak kita cermati, ini bahaya,” ujarnya.
Didit juga menyoroti penggunaan 41 variabel dalam menentukan klasifikasi desil.
Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan komponen lokal dalam proses penilaian.
Ia mencontohkan standar kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa tidak serta-merta dapat disamakan dengan kondisi masyarakat di Bangka Belitung.
“Silakan 41 variabel didata, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan. Situasi kondisi di masing-masing provinsi dan daerah itu berbeda,” kata Didit.
Ia berharap masukan dari daerah dapat dibawa ke pemerintah pusat untuk menjadi bahan evaluasi sistem pendataan.
Menurutnya, sistem nasional tetap diperlukan, tetapi pemerintah daerah juga perlu diberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi lokal.
“Ini yang akan kita bawa masuk ke pusat. Ada wewenang pusat, tapi diberi ruang juga kepada daerah untuk menentukan itu sehingga nanti ini bisa mengurangi permasalahan,” pungkasnya.
BPS: Data Terus Dimutakhirkan
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sugeng Arianto, M.Si., menjelaskan bahwa data desil dibangun dari berbagai sumber dan membutuhkan proses verifikasi serta validasi secara berkelanjutan.
Menurut Sugeng, salah satu tantangan utama dalam pendataan adalah melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga yang dihubungkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Verifikasi dan validasi itu bagian terpenting untuk memastikan keakuratan data sebelum dijadikan dasar implementasi program. Proses updating data ini sebenarnya tidak dipatok berkala saja, tetapi berlangsung terus-menerus,” kata Sugeng.
Sugeng juga mengimbau masyarakat dan pemerintah desa berperan aktif dalam memperbarui data serta melengkapi dokumen administrasi pendukung.
Salah satunya dengan menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Ia menambahkan, kelengkapan dokumen pendukung menjadi salah satu bagian penting agar pembaruan data masyarakat dapat diproses secara optimal di tingkat pusat.
