Bakuda Babel Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah, Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD

PANGKALPINANG, INLENS.id — Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan yang berlangsung di Pangkalpinang itu dibuka oleh Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudi. Rapat dihadiri Pimpinan Cabang Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten/Kota se-Babel, Kabid jajaran Bakuda Provinsi, seluruh Kepala UPT Samsat, kepala seksi, kasubid bidang PAD, serta bendahara penerima pembantu di seluruh UPT Samsat.
Selain mengevaluasi realisasi penerimaan PKB, BBNKB, dan MBLB beserta opsennya, rapat juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara rekonsiliasi penerimaan sebagai bentuk sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Mewakili Kepala Bakuda Babel, Kepala Bidang PAD Bakuda Babel, Rudi, mengatakan rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Kami mengevaluasi penerimaan PKB, BBNKB, MBLB beserta opsennya. Kami berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota semakin meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Bakuda, khususnya Bidang PAD dan seluruh UPT Samsat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah,” ujar Rudi.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki kewajiban mendukung program peningkatan penerimaan pajak melalui mekanisme cost sharing dan role sharing yang dilaksanakan bersama UPT Samsat.
“Kami kembali mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewajiban mendukung kegiatan peningkatan pajak melalui cost sharing dan role sharing agar program-program peningkatan penerimaan pajak dapat berjalan optimal,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Bakuda Babel juga mengevaluasi upaya peningkatan penerimaan pajak dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Salah satunya dengan mendorong revisi regulasi pemungutan MBLB agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat kolaborasi pengawasan di lapangan.
Selain itu, Rudi menekankan pentingnya penyusunan basis data potensi pajak secara terintegrasi di seluruh wilayah Bangka Belitung sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan PAD.
“Kita harus menyusun database potensi pajak secara lengkap sehingga kita mengetahui secara pasti potensi PAD yang dimiliki daerah. Dengan data yang akurat, pengelolaan pajak daerah akan semakin optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Bakuda Babel juga meminta seluruh unsur pelayanan Samsat, termasuk Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel, terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Menurut Rudi, pelayanan yang cepat, mudah, dan berbasis digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Kami berharap seluruh layanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan. Dukungan Bank Sumsel Babel melalui QRIS statis maupun QRIS dinamis harus dioptimalkan, termasuk mendukung seluruh layanan Samsat di lapangan agar masyarakat memperoleh pelayanan terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini juga tengah melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari upaya menggali sumber-sumber pendapatan baru di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam revisi tersebut, pemerintah juga memasukkan ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan rakyat nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Melalui evaluasi berkala, penguatan kolaborasi lintas pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan Samsat, serta penyempurnaan regulasi perpajakan, Bakuda Babel optimistis target peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




