Belum Kantongi Izin, DPRD Babel Perintahkan PT BTS Hentikan Pembangunan Pabrik Sawit di Desa Puput
Kedua, perusahaan diminta segera melakukan komunikasi dan musyawarah dengan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Puput, pembangunan pabrik dimulai tanpa adanya sosialisasi maupun kesepakatan dengan warga.
Karena itu, perusahaan diwajibkan berkoordinasi dengan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat guna menampung dan mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang.
Ketiga, DPRD meminta perusahaan mempertimbangkan pemindahan lokasi pabrik sesuai aspirasi masyarakat. Warga dan pemerintah desa mengusulkan agar lokasi pabrik digeser sejauh sekitar dua kilometer dari kawasan permukiman guna mengurangi potensi dampak lingkungan dan sosial.
Keempat, perusahaan diminta segera melakukan perbaikan terhadap dampak lingkungan yang telah terjadi. Dalam pembahasan rapat terungkap bahwa perusahaan belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, sehingga menyebabkan kondisi sungai yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat mengalami penurunan kualitas.
DPRD menilai persoalan tersebut harus segera ditangani agar fungsi lingkungan dapat kembali pulih dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
Meski menyampaikan berbagai keberatan, perwakilan masyarakat menegaskan tetap mendukung masuknya investasi di daerah. Namun, investasi tersebut harus berjalan sesuai aturan, menghormati hak masyarakat, serta memperhatikan aspek lingkungan.
Menanggapi kemungkinan perusahaan tetap melanjutkan pembangunan tanpa mengindahkan rekomendasi, Didit menegaskan bahwa langkah hukum dapat ditempuh apabila ditemukan pelanggaran.
“Jika masih nakal, laporkan saja ke kepolisian karena unsur kelalaiannya sudah jelas terlihat. Namun kami tetap mengedepankan solusi damai. Waktu pengurusan izin terserah perusahaan, yang penting pekerjaan dihentikan dulu sampai semuanya beres,” pungkasnya.
