Ambisi PLTN di Bangka Belitung: Saat Masa Lalu Datang Menyamar sebagai Kemajuan Teknologi

OPINI, INLENS.id — Bayangan reaktor nuklir kembali menepi di pesisir Pulau Timah Bangka Belitung.
Rasanya seperti déjàvu — ingatan lama yang berusaha kita kubur, tapi kini datang lagi dengan pakaian baru dan narasi memabokan: jargon “energi bersih masa depan”.

Sudah lebih dari satu dekade sejak wacana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama kali mampir ke Babel.

Kala itu, di masa Gubernur Eko Maulana Ali, ide besar ini sempat bergaung, lalu pelan-pelan tenggelam — bukan karena penolakan membabi buta, tapi karena kesadaran bahwa Kepulauan Bangka Belitung memang ini belum siap untuk bermain dengan nuklir. Dan jujur saja, sampai hari ini pun belum.

Ketika Janji Aman Tak Mampu Merayu Rakyat Kini, para fansclub pendukung PLTN datang dengan istilah baru: Small Modular Reactor (SMR) — katanya lebih kecil, lebih efisien, lebih aman.

Kata-kata yang manis, seperti brosur investasi di meja seminar.

Tapi di baliknya, ada satu hal yang tak berubah: risiko dan siap menghabisi semua makhluk hidup di sekitar reaktor.

Teknologi nuklir bukan sekadar soal alat atau reaktor. Ia tentang sistem — dan sistem itu melibatkan manusia, birokrasi, tata kelola, serta budaya keselamatan yang ketat.

Negara-negara maju mampu menjaga PLTN mereka karena mereka punya disiplin dan transparansi yang nyaris sempurna.

Kita? Masih berjuang menertibkan tambang timah ilegal di hutan lindung, penyelundupan, dan akal-akalan tambang illegal.

Kalau tambang saja belum bisa diawasi dengan bersih, bagaimana mungkin kita mengawasi radiasi?

Bangka Belitung, Bukan Laboratorium Nuklir Mari semua pihak berani jujur. Bangka Belitung bukanlah negara dengan laboratorium raksasa dan ribuan teknisi nuklir berpengalaman.

Ini provinsi kecil dengan ekonomi yang masih bertumpu pada tambang, pariwisata, dan laut. Setiap inci tanah di sini bernilai hidup bagi nelayan dan petani pesisir.

Bayangkan jika nanti limbah radioaktif bocor — sekecil apa pun — ke laut, ke tambak, ke sawah. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang akan meyakinkan anak-anak nelayan bahwa ikan yang mereka makan masih aman?

Pelajaran dari Gubernur Eko Maulana Ali

Mendiang Gubernur Eko Maulana Ali pernah menolak tergesa-gesa.

Ia tidak anti-nuklir, tapi tahu bahwa kebijakan besar tidak boleh dijalankan dengan rasa ingin cepat jadi.
Ia tahu Babel bukan tempat untuk uji coba teknologi yang belum teruji di Indonesia.

Keputusan menunda itu bukan bentuk ketakutan, melainkan bentuk kebijaksanaan.

Dan mungkin, itulah hal yang paling hilang dalam politik energi hari ini — kebijaksanaan untuk menunggu sampai benar-benar siap.

Kita butuh keberanian seorang Gubernur maupun Bupati untuk berkata: Belum Saatnya.

Tetapi yang kita dapatkan sekarang, tidak ada pemimpin yang bersuara. Mereka masih sibuk gunting pita kesana kemari. Tak menggubris apa yang akan terjadi dengan masyarakat yang saat ini mereka nahkodai.