Pemkot Pangkalpinang Genjot Realisasi Belanja Daerah untuk Jaga Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

PANGKALPINANG, INLENS.id — Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan percepatan realisasi belanja daerah dalam 90 hari ke depan guna menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun anggaran 2025. Langkah ini menjadi fokus utama Pemkot dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan kualitas belanja publik tetap terjaga. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Wali Kota dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan secara daring dari Smart Room Center Pemkot Pangkalpinang, Senin (20/10/2025). Menurutnya, Menteri Keuangan menekankan bahwa percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi motor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. “Arahan dari Menteri Keuangan menegaskan percepatan realisasi belanja sebagai faktor utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Juhaini usai rakor. Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, yang disebut sebagai dua mesin utama penggerak ekonomi. Juhaini memaparkan, hingga triwulan ketiga 2025, realisasi keuangan nasional mencatat pendapatan sebesar 70,70 persen dan belanja 56,07 persen. Untuk tingkat daerah, Kota Pangkalpinang berada di posisi menengah, di bawah Banjarbaru (87,96 persen) namun di atas Prabumulih (59,6 persen). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 tercatat 5,12 persen dengan inflasi 2,65 persen. Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan sumbangan mencapai 56,96 persen. Lebih lanjut, Juhaini menyampaikan tiga arahan utama dari hasil rakor yang menjadi fokus daerah menjelang penutupan tahun anggaran: Efisiensi pengelolaan dana daerah di perbankan, dengan prioritas pada bank daerah. Percepatan realisasi belanja harus memperhatikan kualitas dan ketepatan sasaran, bukan sekadar kecepatan. Penguatan tata kelola dan integritas untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. “Kami akan memastikan proses penyerapan anggaran berjalan efektif hingga akhir tahun dengan tetap menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran,” tutup Juhaini.