Website babelprov ‘Maintenance’? Diduga Diskominfo Sandiwara Digital untuk Tutupi Konflik
Apalagi, situs ini tidak dikelola oleh pihak ketiga. Segala urusan hosting dan server sepenuhnya di bawah kendali Diskominfo Babel yang memiliki pusat data sendiri. Artinya, segala yang terjadi, baik kesalahan, kelalaian, atau tindakan sengaja dipastikan berasal dari dalam.
Upaya konfirmasi Inlens.id ke pejabat Diskominfo tidak membuahkan hasil. Semua memilih bungkam. Lalu secara tiba-tiba, pada malam harinya tampilan situs berganti menjadi halaman “Sedang Maintenance” yang terlihat amat sederhana dan tidak mencerminkan institusi sekelas Pemerintah Provinsi.
Halaman ini justru menambah kecurigaan. Bukan hanya karena tampilannya sangat minim dan tidak profesional, tapi juga karena kesannya dibuat buru-buru, tanpa perencanaan.
Seorang akademisi IT daerah mengungkapkan pandangan tajam. Menurutnya, kasus ini sangat tidak wajar.
“Saya sudah cek. Domain aktif, server online, subdomain jalan. Ini bukan error teknis biasa. Kalau hanya satu domain yang disuspend, besar kemungkinan ada tindakan disengaja atau kelalaian berat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kesiapan Diskominfo Babel dalam mengelola data center. “Kalau website bisa error sampai berhari-hari, kredibilitas mereka jelas dipertanyakan. OPD lain bisa ragu menitipkan sistem ke mereka,” tegasnya.
Halaman maintenance yang muncul pun tidak luput dari kritik. “Saya lihat source code-nya. Sederhana sekali, seperti buatan anak magang. Ini bukan tampilan sistem pemulihan, ini seperti penutup darurat,” katanya lagi.
Bahkan, ia menduga kuat sistem lama telah hilang atau sengaja dihapus. “Dari arah domain dan isi halamannya, sistem lama kemungkinan besar sudah tidak aktif lagi. Entah disengaja atau tidak, ini serius,” tambahnya.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Diskominfo Babel. Publik masih menunggu kejelasan. Apakah ini murni kegagalan sistem, sabotase internal, atau manuver politik birokrasi?
Yang jelas, insiden ini telah membuka borok serius dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan daerah. Ketika kepercayaan publik dan transparansi informasi dipertaruhkan, bungkam bukanlah jawaban. (yak)
