Ombudsman Babel Awasi Distribusi BBM Subsidi untuk Nelayan
Menurut David, sistem ini perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. “Untuk menghindari penyimpangan, perlu ada sistem yang lebih transparan. Kita harus memastikan bahwa tidak ada permainan di dalam proses distribusi BBM subsidi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak nelayan yang masih kesulitan mengakses BBM subsidi karena prosedur yang berbelit. Hal ini berpotensi membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan.
Ombudsman Babel menegaskan bahwa perlu adanya konsolidasi data penyaluran BBM subsidi agar dapat diawasi dengan lebih efektif. Dengan adanya koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh wilayah Babel, diharapkan tidak ada lagi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.
“Kami berharap seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bersinergi dalam pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Yozar menutup pernyataannya.
Kasus penyalahgunaan BBM subsidi di SPBUN Pangkalbalam menjadi peringatan bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan. Dengan adanya langkah tegas dari Ombudsman dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan nelayan yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi dapat merasakan manfaatnya tanpa harus berhadapan dengan kendala birokrasi atau ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. (*)
Sumber: Ombudsman Babel
