Wakil Ketua DPRD Babel Dorong Evaluasi Kuota dan Pengawasan LPG 3 Kg
Lebih lanjut, Eddy Iskandar mengungkapkan bahwa rapat tersebut juga membahas evaluasi alokasi gas bersubsidi. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, alokasi LPG 3 kg untuk rumah tangga ditetapkan sebanyak tiga tabung per bulan, sementara untuk UMKM sebanyak sembilan tabung per bulan. Namun, keputusan ini sudah berlaku lebih dari tujuh tahun dan perlu dievaluasi kembali.
“Kami ingin evaluasi apakah tiga tabung per bulan cukup untuk rumah tangga? Kalau tidak, tentu harus ditingkatkan. Begitu juga dengan UMKM, yang selama ini hanya mendapat sembilan tabung per bulan. Misalnya, pedagang gorengan yang hanya bisa memakai satu tabung untuk dua hari tentu butuh lebih banyak,” jelasnya.
Eddy mengungkapkan bahwa ia telah meminta Disperindag dan Biro Ekonomi untuk berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina dalam evaluasi ini. Dalam waktu dekat, rapat bersama pemerintah kabupaten/kota akan digelar guna menentukan kebutuhan riil LPG 3 kg bagi masyarakat dan UMKM.
“Setelah mengetahui kebutuhan per bulan, barulah kita bisa menentukan kuota LPG untuk Bangka Belitung dan per kabupaten/kota, lalu mengusulkannya ke Dirjen Migas dan BPH Migas,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi ini harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk serta data penerima manfaat terbaru. Saat ini, penyaluran LPG subsidi harus berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.
“Dengan data yang terpadu, kita bisa melihat siapa saja yang benar-benar berhak menerima subsidi LPG 3 kg ini,” tutupnya.
