Kolaborasi Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat, PT TIMAH Bahas Pembaharuan RIPPM untuk Masyarakat Bangka Tengah
BANGKA TENGAH, INLENS.id — Upaya memperkuat program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) terus dilakukan PT TIMAH (Persero) Tbk melalui pembahasan pembaharuan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka Tengah.
Pembahasan tersebut dilaksanakan dalam Forum Group Discussion (FGD) Konsultasi Multi Pihak Penyusunan RIPPM yang digelar di Ruang Rapat VVIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Kamis (7/5/2026).
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, camat, lurah, akademisi, hingga masyarakat guna menyerap aspirasi terkait kebutuhan prioritas masyarakat untuk lima tahun mendatang.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda, DLH, Disdik, Dinkes, Disperindagkop UMKM, akademisi, fasilitator Universitas Padjadjaran, camat, lurah hingga manajemen PT TIMAH.
Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program CSR dan PPM PT TIMAH agar semakin tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah operasional tambang.
Department Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan mengatakan pembaharuan RIPPM menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan program PPM harus dilakukan secara partisipatif agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“RIPPM ini menjadi momentum penting bagi PT TIMAH dalam menyerap berbagai aspirasi dan pandangan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat desa. Kami ingin program PPM yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” ujar Risal.
Ia berharap melalui forum diskusi tersebut dapat lahir rumusan kebijakan yang solutif dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Bangka Tengah.
