JK Jadi Korban, Poso Jadi Panggung: Beginilah Cara Algoritma Memecah Bangsa

SUMATERA, INLENS.id – KITA hidup di era ketika kecepatan mengalahkan kedalaman, dan sensasi mengalahkan substansi. Disrupsi digital yang semula dijanjikan sebagai demokratisasi informasi justru melahirkan paradoks: ruang publik semakin bising, tetapi semakin miskin makna.

Dominasi algoritma media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia memproduksi dan mengonsumsi informasi. Algoritma tidak peduli pada kebenaran. Ia hanya peduli pada engagement: klik, komentar, dan share.

Akibatnya, muncul fenomena yang saya sebut “budak algoritma”. Kita bukan lagi pengguna platform, melainkan pekerja sukarela yang terus memberi makan mesin dengan emosi, amarah, dan drama. Sebab hanya itulah yang membuat algoritma menghujani kita dengan spotlight di atas panggung.

Dalam logika algoritma, yang viral belum tentu benar. Yang benar belum tentu viral. Dan perlahan, masyarakat kita mulai percaya bahwa yang viral itulah kebenaran. Dramatisasi menjadi mata uang baru diskursus publik.

Kasus pemotongan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso adalah contoh terbaru tentang hal ini. Dalam sebuah forum rekonsiliasi, JK menjelaskan akar konflik Poso yang kompleks: ada faktor politik, ekonomi, ketimpangan, dan provokasi. Beliau menegaskan konflik itu bukan semata-mata agama.

Kalimat JK dipotong. Diambil hanya bagian saat beliau menyebut “ada kelompok dari luar yang membawa simbol agama”. Potongan 11 detik itu kemudian dijahit dengan gambar kerusuhan lama. Narasi baru yang dikembangkan: “JK tuduh umat agama tertentu biang kerusuhan Poso”. Tentu ini menyesatkan lagi membahayakan.

Potongan itu viral. Akun-akun anonim menyebarkannya dengan tagar provokatif. JK diframe sebagai tokoh yang melahirkan kebencian berdasarkan agama. Padahal konteks utuh pidato JK justru mengajak belajar dari kisah buruk di masa lalu untuk mempertahankan rekonsiliasi dan menolak stigmatisasi agama.

Apa yang dilakukan penyebar “narasi baru” kisah kerusuhan Poso bukan sekadar misinformasi. Ini malinformasi yang disengaja: mengambil fakta parsial untuk menciptakan kebohongan utuh. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan musuh bersama demi trafik dan mobilisasi kebencian.

Pakar komunikasi Marshall McLuhan pernah mengingatkan, “The medium is the message”. Di era algoritma, kalau kita pertajam pesannya jadi begini: “The algorithm is the message”.

Kata Profesor University of Toronto, Kanada ini, bentuk lebih menentukan daripada isi. Video 15 detik yang memancing marah mengalahkan esai 1.500 kata yang membuka diskursus dan mengajak berpikir.

Filsuf Harry Frankfurt dalam esai “On Bullshit” (2005) pernah menulis perbedaan antara “pembohong” dan “pembual”. Tulis Profesor Emeritus Princeton University itu kira-kira “pembohong” masih peduli pada kebenaran, karena ia harus tahu yang benar untuk menyembunyikannya. Sementara “pembual” tidak peduli sama sekali pada kebenaran. Ia hanya peduli efek. Dalam konteks inilah, kesetiaan pada algoritma dapat kita katakan telah melahirkan jutaan pembual digital.

Dilema komunikasi publik hari ini adalah ketika publik lebih nyaman dengan ilusi yang memuaskan biasnya daripada kebenaran yang menuntutnya berpikir. Dengan sendirinya demokrasi deliberatif menjadi mustahil. Ruang publik berubah jadi arena gladiator emosi.

Media arus utama pun terkadang tidak imun. Tekanan trafik memaksa sebagian redaksi ikut dalam perlombaan dramatisasi. Judul dibuat menjebak. Potongan video diunggah tanpa verifikasi konteks. Fungsi jurnalisme bergeser dari watchdog menjadi clickdog.

Padahal, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka yang kerap kita jadikan rujukan, “The Elements of Journalism (2001, 2014), kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.