PAD Naik 107 Persen, Wali Kota Pangkalpinang Beberkan Capaian dan PR Besar 2025

PANGKALPINANG, INLENS.id — Di balik suasana formal Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, tersaji gambaran utuh perjalanan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Wali Kota Pangkalpinang Saparudin tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga mengungkap capaian serta tantangan yang masih dihadapi.
Rapat paripurna yang digelar Senin (30/3/2026) tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, sekaligus laporan hasil reses anggota DPRD.
Usai rapat, Saparudin menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada DPRD maupun masyarakat.
“Ini adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah yang juga telah disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia menyoroti dua aspek utama, yakni kinerja keuangan dan pelaksanaan program pembangunan. Dari sisi keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat capaian positif, bahkan melampaui target hingga sekitar 107 persen.
“Capaian PAD meningkat, sementara yang mengalami penurunan justru dana transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi indikator penting kemandirian daerah, karena menunjukkan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Di sisi belanja, hampir seluruh sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mencatat tingkat penyerapan anggaran di atas 90 persen. Hal ini dinilai sebagai indikator pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
Namun demikian, Saparudin mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama tingginya angka pengangguran terbuka yang masih berada di kisaran 5 persen, di atas rata-rata nasional.
“Ini menjadi perhatian serius ke depan,” ungkapnya.
Memasuki tahun 2026, tantangan kian kompleks seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat hingga hampir Rp200 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah kota melakukan efisiensi anggaran secara signifikan.
“Banyak pengeluaran yang harus ditekan, termasuk perjalanan dinas dan berbagai kegiatan lainnya,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Pangkalpinang kini fokus mengoptimalkan PAD serta membuka peluang kerja sama dengan investor dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, sejumlah program strategis juga telah diajukan ke pemerintah pusat, mulai dari pembangunan sekolah rakyat, infrastruktur jalan, hingga pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami terus berupaya menggandeng investor dan mendorong program strategis agar dapat direalisasikan di Pangkalpinang,” tambahnya.
Salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah pembangunan sekolah rakyat di atas lahan seluas sekitar 8 hektare, meski masih membutuhkan penataan sebelum direalisasikan.
Di tengah berbagai tantangan, pemerintah kota tetap optimistis. Dukungan pemerintah pusat serta kolaborasi lintas sektor diyakini mampu mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Paripurna ini pun menjadi lebih dari sekadar forum laporan, melainkan cerminan capaian sekaligus arah kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang ke depan.




