Seleksi PPPK Kementerian HAM di Babel Ketat, 311 Peserta Disaring Jadi 15 Terbaik
PANGKALPINANG, INLENS.id – Sebanyak 311 peserta mengikuti seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang digelar pada 11–12 Februari 2026 di Gedung UPT BKN Pangkalpinang.
Dari ratusan peserta tersebut, hanya 15 orang yang akan diterima setelah melalui serangkaian tahapan seleksi berbasis sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan terintegrasi.
Pelaksanaan seleksi ini mendapat pengawasan langsung dari Kementerian HAM RI. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) HAM Bangka Belitung, Suherman, menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai arahan pusat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita membentuk Surat Keputusan (SK) tim di wilayah, lengkap dengan koordinator dan jajaran tata usaha. Di pusat juga sudah ada ketua yang diwakili Pak Direktur. Selain itu, kita berkoordinasi dengan BKN, Dukcapil untuk antisipasi kendala e-KTP, Dinas Kesehatan untuk dukungan medis, hingga kepolisian dan Ombudsman untuk pengawasan,” ujar Suherman dalam wawancara eksklusif bersama Buletinexpres.com, Rabu (11/02/2026).
Menurut Suherman, dari 311 peserta yang mengikuti seleksi pada sesi awal, satu peserta berasal dari Belitung, sementara sisanya dari Pulau Bangka. Seleksi dibagi dalam empat sesi, dan seluruh nilai peserta langsung ditampilkan secara real time melalui sistem CAT BKN.
Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM RI, Giyanto, yang hadir langsung dari Jakarta menegaskan, bahwa kehadirannya merupakan mandat pimpinan kementerian untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan.
“Saya ditugaskan pimpinan, bersama Pak Menteri dan Bu Sekjen, untuk memastikan seleksi PPPK ini berlangsung adil dan mendapatkan orang-orang dengan kompetensi terbaik. Dengan sistem CAT BKN, seluruh proses berlangsung transparan. Masyarakat bahkan bisa memantau langsung melalui link yang tersedia,” jelas Giyanto.
Ia menambahkan, sebelum pelaksanaan, tim pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan sarana dan prasarana, termasuk penyegelan ruangan dan pemeriksaan perangkat komputer untuk menghindari potensi kecurangan.
“Kami cek satu per satu PC, ruangan disegel, dipastikan clear sebelum hari H. Jadi tidak ada ruang untuk kecurigaan,” tegasnya.
