Menyelesaikan persoalan kompleks ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan parsial apalagi represif yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar terukur.
Langkah-langkah strategis yang perlu segera diambil meliputi:
Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemkab Belitung, Pemkab Belitung Timur, PT Timah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha harus segera membendung ego sektoral demi merumuskan diskresi atau solusi taktis bagi penyerapan hasil timah masyarakat.
Kepastian Mekanisme Penyerapan
Pemerintah dan PT Timah perlu memberikan kepastian regulasi terkait RKAB dan tata kelola penyerapan agar rantai pasok dan perputaran uang di tingkat bawah kembali mengalir.
Keseimbangan Penegakan Hukum dan Ekonomi Rakyat
Penegakan hukum tetap berjalan untuk membenahi sistem, namun harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil agar stabilitas daerah tetap terjaga.
Menjaga Kondusivitas Bersama
Masyarakat Belitung dan Belitung Timur diimbau untuk tetap tenang, menjaga situasi daerah agar tetap kondusif, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu spekulatif yang belum terverifikasi. Transparansi informasi dari pihak berwenang menjadi kunci utama agar kepercayaan publik tetap terpelihara.
Pada akhirnya, seluruh pihak memiliki muara tujuan yang sama: menciptakan tata kelola pertambangan yang bersih, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kesejahteraan rakyat. Dengan mengedepankan dialog dan semangat kebersamaan, permasalahan ini yakin dapat diselesaikan secara bijaksana demi keberlanjutan ekonomi Negeri Laskar Pelangi.
