Pendapat ini disampaikan sebagai bentuk pandangan akademis dan kepedulian dunia kampus terhadap kualitas demokrasi, etika kepemimpinan, serta pendidikan politik di daerah.
Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah dua entitas yang berdiri sendiri. Keduanya dipilih rakyat dalam satu paket politik, membawa visi yang sama, dan menjadi representasi kepemimpinan daerah.
Karena itu, ketika salah satu pihak menghadapi persoalan hukum maupun krisis etik, publik secara otomatis akan menilai kualitas kepemimpinan secara keseluruhan.
Patut dipertanyakan apakah selama ini telah terbangun komunikasi politik, pengawasan internal, serta soliditas pemerintahan yang baik dalam menjaga marwah dan integritas kepemimpinan daerah.
Sebab dalam ilmu politik, keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari program kerja, tetapi juga kemampuan menjaga kepercayaan publik dan stabilitas moral kekuasaan.
Di sisi lain, dalam perspektif komunikasi publik, seorang kepala daerah memiliki peran penting sebagai penjaga citra dan stabilitas pemerintahan. Publik tentu menunggu sikap yang bijak, terukur, dan bertanggung jawab, bukan sekadar diam atau membiarkan opini berkembang liar di ruang publik.
Sebagai aktifis, dan bagian dari masyarakat akademik, kami memandang bahwa momentum ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kepemimpinan daerah membutuhkan integritas kolektif, bukan hanya kekuatan elektoral. Sebab ketika kepercayaan publik mulai terkikis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga wibawa pemerintahan dan kualitas demokrasi daerah itu sendiri.
Demokrasi yang sehat menuntut hadirnya pemimpin yang mampu menjaga etika politik, memperkuat pengawasan internal, serta bertanggung jawab atas arah moral pemerintahan yang dipimpinnya….
