Wawako Pangkalpinang Curhat ke Kemendagri, Status Kepulauan hingga TKD Jadi Sorotan
“Selain itu, juga diajukan usulan penting terkait status wilayah Kota Pangkalpinang. Meskipun berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh kabupaten di provinsi tersebut memiliki status kepulauan, Kota Pangkalpinang hingga saat ini belum mendapatkan status yang sama. Usulan ini sebenarnya telah diajukan pada tahun 2024 melalui Badan Informasi Geospasial, namun belum mendapatkan respon atau tanggapan.
Tak hanya itu, Wakil Walikota juga menyampaikan rencana pembangunan kawasan peruntukan industri yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Saat ini, izin untuk pengelolaan kawasan tersebut belum diterima dari pemerintah pusat. Dari pihak kemendagri disampaikan bahwa proses pengelolaan sedang digodok dan menunggu kedatangan direktur jenderal baru di bidang BUMN, dengan kemajuan proses mencapai sekitar 60%.
“Kita tunggu saja, mudah-mudahan apa yang kita usulkan itu mendapat respon cepat dari ODDA, dari pemerintah pusat, dan untuk keberlanjutan pembangunan dan pengembangan dari Kota Pangkalpinang itu bisa kita laksanakan dengan segera,” ucap Dessy Ayutrisna.
