Bupati Bangka Tengah Dukung Penegakan Hukum Tambang Ilegal oleh Satgas PKH, Minta WPR Dikeluarkan

“Maka, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sudah kita ajukan, harus segera dibuat, supaya masyarakat kita juga bisa menambang di daerah yang aman, artinya tidak berpengaruh terhadap hukum disituh,” tuturnya.

Menurutnya, ini semua butuh kerjasana semua pihak dan meminta masyarakat untuk memahami kondisi yang sedang terjadi saat ini.

“Kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi seperti ini, tapi upaya yang kita lakukan adalah kita meminta kepada pemprov untuk segera mengeluarkan WPR yang sudah kita ajukan dan bentuk IPR nya, supaya masyarakat bisa menambang di lokasi yang aman,” pungkasnya.