Warga Pergam Tolak Ekspansi Sawit yang Ancam Sumber Air Irigasi, DPRD Babel Turun Tangan
BANGKA SELATAN, INLENS.id – Warga Desa Pergam, Kabupaten Bangka Selatan, menghadapi ancaman serius akibat maraknya pembukaan lahan perkebunan sawit yang merangsek hingga ke kawasan sumber air baku.
Aktivitas perusahaan sawit tersebut diduga telah merusak jalur irigasi yang selama ini menopang ribuan hektare sawah masyarakat. Debit air yang seharusnya mengalir ke persawahan kini berkurang drastis.
Padahal, Desa Pergam memiliki areal persawahan lebih dari 2.100 hektare yang bergantung pada aliran irigasi dari Sungai Nyirih. Namun, aliran tersebut mulai terhambat karena lahan di sekitarnya digarap untuk perkebunan sawit secara besar-besaran.
“Kami bukan menolak sawit, tapi kami menolak pengelolaan yang merampas sumber air baku kami. Kalau sawah kekeringan, masyarakat mau makan apa?” tegas Sandi, perwakilan Gabungan Kelompok Tani Pemakai Air (GP3A) Sungai Nyirih, saat audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (2/10/2025).
Meski masyarakat sudah menolak dan menggelar aksi protes pada 15 September lalu, aktivitas perusahaan tetap berjalan.
Ironisnya, berdasarkan keterangan resmi Dinas Pertanian, ATR/BPN, serta Dinas Perizinan, tidak ada satu pun izin maupun rekomendasi yang dikeluarkan terkait pembukaan lahan sawit di wilayah tersebut.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas perusahaan berlangsung secara ilegal.
Situasi kian memanas ketika warga menemukan peta baru yang diduga sengaja dibuat untuk melegalkan ekspansi sawit.
Peta tersebut berbeda dengan dokumen resmi sebelumnya yang menetapkan kawasan sumber air sebagai wilayah lindung irigasi. Warga menduga ada permainan pihak tertentu yang melindungi kepentingan perusahaan.
“Pemerintah jangan pura-pura tidak tahu. Kalau sumber air baku hilang, sawah kami mati. Itu sama saja membunuh kehidupan masyarakat Desa Pergam,” ujar Sandi.
Warga kini menuntut pemerintah segera menghentikan seluruh aktivitas pembukaan lahan sawit di sekitar sumber air sekaligus menetapkan kawasan tersebut sebagai daerah lindung irigasi. Mereka mengingatkan, jika tidak segera ditangani, konflik sosial bisa semakin meluas.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Bahkan, di hadapan masyarakat, Didit langsung menelpon Kapolda Babel Irjen Pol Hendro Pandowo untuk meminta aparat kepolisian turun tangan.
“Tolong segera turunkan tim ke lapangan agar masyarakat melihat bahwa negara hadir. Masalah ini serius dan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Didit dalam percakapan telepon yang didengar langsung warga di ruang Pansus DPRD Babel.
Momen tersebut disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir sebagai tanda harapan baru agar pemerintah benar-benar serius melindungi sumber air irigasi mereka.
